Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat setempat membahas program atau kegiatan pembangunan 2020.
Selaku pimpinan rapat Mustafa memaparkan sejumlah program strategis dewan tahun anggaran 2020. Antara lain pembangunan dan peningkatan jalan daerah terisolir, sarana irigasi wilayah Selatan dan pemenuhan SPAM air minum dan sanitasi.
"Sejumlah aspirasi masyarakat melalui reses anggota dewan juga kita akomodir pada program pembangunan 2020," jelas Mustafa.
Hal ini disampaikan Mustafa dihadapan puluhan anggota LSM, perwakilan SKPD terkait dalam rapat dengar pendapat di ruang Graha Sakata.
Aspirasi reses anggota dewan di wilayah Utara yakni pembuatan lapangan sepak bola, pembangunan jembatan gantung, pasar dan perbaikan sarana serta prasana di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan ini anggota LSM menyampaikan usulan dibuatnya peraturan daerah untuk dana CSR hingga pembenahan kawasan Tanjung Puri yang pengelolaannya belum optimal.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II Sumiati mengatakan terkait perda CSR pihak legislatif sudah menyampaikan usulan ke pemerintah daerah.
"Kita sudah usulkan ke eksekutif terkait raperda CSR namun belum terealisasi," jelas anggota dewan dari Fraksi PKS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Selaku pimpinan rapat Mustafa memaparkan sejumlah program strategis dewan tahun anggaran 2020. Antara lain pembangunan dan peningkatan jalan daerah terisolir, sarana irigasi wilayah Selatan dan pemenuhan SPAM air minum dan sanitasi.
"Sejumlah aspirasi masyarakat melalui reses anggota dewan juga kita akomodir pada program pembangunan 2020," jelas Mustafa.
Hal ini disampaikan Mustafa dihadapan puluhan anggota LSM, perwakilan SKPD terkait dalam rapat dengar pendapat di ruang Graha Sakata.
Aspirasi reses anggota dewan di wilayah Utara yakni pembuatan lapangan sepak bola, pembangunan jembatan gantung, pasar dan perbaikan sarana serta prasana di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan ini anggota LSM menyampaikan usulan dibuatnya peraturan daerah untuk dana CSR hingga pembenahan kawasan Tanjung Puri yang pengelolaannya belum optimal.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II Sumiati mengatakan terkait perda CSR pihak legislatif sudah menyampaikan usulan ke pemerintah daerah.
"Kita sudah usulkan ke eksekutif terkait raperda CSR namun belum terealisasi," jelas anggota dewan dari Fraksi PKS.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019