DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi permukiman dan perumahan meminta tambah alokasi dana pembiayaan perumahan (DPP) pada tahun anggaran 2020.
"Permintaan tersebut kami sampaikan ketika bertemu/berkonsultasi dengan Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani di Banjarmasin, sebelum melaksanakan reses, Selasa.
"Dalam konsultasi dengan Direktur PPDPP, kita juga meminta peningkatan mutu dari hasil pembangunan perumahan tersebut," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Politikus senior Partai Golkar itu menerangkan, pemerintah pusat melalui PPDPP mengalokasikan sebanyak Rp9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Baca juga: Gelora inginkan Kalsel menjadi mercu suar
Baca juga: Legislator : petani mempunyai peran sentral dalam pembangunan pertanian
"Alokasi sebesar Rp9 triliun itu untuk seluruh Indonesia, termasuk buat provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih," ujarnya menjawab Antara Kalsel tanpa merinci.
"Memang kita baru melihat angka secara gelondongan atau belum melihat rincian pembagian tiap provinsi. Karena itu kita berharap bisa ditingkatkan," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut.
Ia menambahkan, dari pengalaman selama ini, untuk Kalsel termasuk sudah tinggi subsidinya yaitu antara lima dan tujuh persen.
"Tetapi kita berharap cakupannya yang meningkat atau lebih banyak lagi. Karena perumahan salah satu kebutuhan pokok bagi hidup dan kehidupan seseorang," demikian Sahrujani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Permintaan tersebut kami sampaikan ketika bertemu/berkonsultasi dengan Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani di Banjarmasin, sebelum melaksanakan reses, Selasa.
"Dalam konsultasi dengan Direktur PPDPP, kita juga meminta peningkatan mutu dari hasil pembangunan perumahan tersebut," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Politikus senior Partai Golkar itu menerangkan, pemerintah pusat melalui PPDPP mengalokasikan sebanyak Rp9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Baca juga: Gelora inginkan Kalsel menjadi mercu suar
Baca juga: Legislator : petani mempunyai peran sentral dalam pembangunan pertanian
"Alokasi sebesar Rp9 triliun itu untuk seluruh Indonesia, termasuk buat provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih," ujarnya menjawab Antara Kalsel tanpa merinci.
"Memang kita baru melihat angka secara gelondongan atau belum melihat rincian pembagian tiap provinsi. Karena itu kita berharap bisa ditingkatkan," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut.
Ia menambahkan, dari pengalaman selama ini, untuk Kalsel termasuk sudah tinggi subsidinya yaitu antara lima dan tujuh persen.
"Tetapi kita berharap cakupannya yang meningkat atau lebih banyak lagi. Karena perumahan salah satu kebutuhan pokok bagi hidup dan kehidupan seseorang," demikian Sahrujani.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019