Oleh Ulul Maskuriah
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan M Dadi Aryadi mengatakan stok beras Kalimantan Selatan masih mencukupi hingga sebelas bulan ke depan.
Menurut Dadi di Banjarmasin, Minggu, data tersebut diperoleh dari hasil rapat dengan tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel beberapa waktu lalu, yang membahas tentang persediaan barang selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri.
Dia mengungkapkan, dalam rangka menjaga kestabilan harga pascakenaikan BBM dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri, TPID menggelar forum koordinasi kestabilan harga tingkat provinsi bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan.
"Meskipun selama beberapa bulan terakhir ini pergerakan harga barang-barang di Kalsel, secara umum cenderung stabil, namun langkah-langkah antisipatif tetap perlu dilakukan demi terjaganya kestabilan harga barang-barang di pasar, kata Dadi.
Menurut dia, hingga Juni 2013 BPS mencatat inflasi di Kalsel hanya 4,74 persen, atau di bawah nasional yang mencapai 5,90 persen.
Selain itu, kondisi stok komoditas selama puasa juga telah dipersiapkan dengan baik.
"Disperindag menginformasikan bahwa komoditas pangan mencukupi, hal dimaksud dipertegas oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menyampaikan bahwa stok beras aman hingga 11 bulan ke depan," katanya.
Bulog, kata dia, juga akan melakukan operasi pasar jika diperlukan, begitu juga Hiswana Migas dan Pertamina juga menginformasikan bahwa pasokan bahan bakar rumah tangga elpiji 3 kg tercukupi.
"Pasca adanya kebijakan penambahan pasokan untuk wilayah Kalsel, didukung dengan adanya SK Gubernur Kalsel terkait Harga Eceran Konsumen elpiji 3 kg, kini harga elpiji cukup stabil," katanya.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Banjarmasin juga menyampaikan bahwa lalu lintas perdagangan laut juga relatif lancar sehingga distribusi barang melalui alur Sungai Barito diperkirakan tidak mengalami hambatan.
Terkait potensi kenaikan harga barang-barang akibat pengurangan subsidi BBM, TPID memperkirakan bahwa kenaikan harga akan mampu diredam dalam waktu 3 hingga 4 bulan.
Dampak tersebut tentunya dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat berkat semakin membaiknya infrastruktur, penetapan batas kenaikan tarif angkutan oleh pemerintah.
Selain itu, juga meningkatnya kapasitas lokasi bongkar muat dengan adanya penambahan luas dermaga sepanjang 265 meter, terjaganya persediaan barang-barang dengan lebih baik, serta koordinasi antar SKPD yang semakin sinergis.
"Upaya pemerintah ini juga perlu didukung oleh pelaku usaha perdagangan, kata Dadi.
Dengan demikian, TPID Kalsel meminta masyarakat tetap tenang dan para pedagang agar tidak mengambil untung terlalu besar, dan menghindari spekulasi harga demi kesejahteraan masyarakat Banua
Selama ini kestabilan harga telah menjadi perhatian Pemerintah Kalimantan Selatan, terbukti dari dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel melalui SK Gubernur sejak tahun 2009 dan yang terakhir dengan SK Gubenur Nomor 188.44/0317/KUM/2013.
Tim yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bank Indonesia, Bulog, Polda, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, Pertamina, Hiswana Migas, dan beberapa badan strategis lainnya.
Badan tersebut bertugas memelihara kestabilan harga dengan tujuan agar daya beli masyarakat Banua tetap terjaga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan M Dadi Aryadi mengatakan stok beras Kalimantan Selatan masih mencukupi hingga sebelas bulan ke depan.
Menurut Dadi di Banjarmasin, Minggu, data tersebut diperoleh dari hasil rapat dengan tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel beberapa waktu lalu, yang membahas tentang persediaan barang selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri.
Dia mengungkapkan, dalam rangka menjaga kestabilan harga pascakenaikan BBM dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri, TPID menggelar forum koordinasi kestabilan harga tingkat provinsi bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan.
"Meskipun selama beberapa bulan terakhir ini pergerakan harga barang-barang di Kalsel, secara umum cenderung stabil, namun langkah-langkah antisipatif tetap perlu dilakukan demi terjaganya kestabilan harga barang-barang di pasar, kata Dadi.
Menurut dia, hingga Juni 2013 BPS mencatat inflasi di Kalsel hanya 4,74 persen, atau di bawah nasional yang mencapai 5,90 persen.
Selain itu, kondisi stok komoditas selama puasa juga telah dipersiapkan dengan baik.
"Disperindag menginformasikan bahwa komoditas pangan mencukupi, hal dimaksud dipertegas oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menyampaikan bahwa stok beras aman hingga 11 bulan ke depan," katanya.
Bulog, kata dia, juga akan melakukan operasi pasar jika diperlukan, begitu juga Hiswana Migas dan Pertamina juga menginformasikan bahwa pasokan bahan bakar rumah tangga elpiji 3 kg tercukupi.
"Pasca adanya kebijakan penambahan pasokan untuk wilayah Kalsel, didukung dengan adanya SK Gubernur Kalsel terkait Harga Eceran Konsumen elpiji 3 kg, kini harga elpiji cukup stabil," katanya.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Banjarmasin juga menyampaikan bahwa lalu lintas perdagangan laut juga relatif lancar sehingga distribusi barang melalui alur Sungai Barito diperkirakan tidak mengalami hambatan.
Terkait potensi kenaikan harga barang-barang akibat pengurangan subsidi BBM, TPID memperkirakan bahwa kenaikan harga akan mampu diredam dalam waktu 3 hingga 4 bulan.
Dampak tersebut tentunya dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat berkat semakin membaiknya infrastruktur, penetapan batas kenaikan tarif angkutan oleh pemerintah.
Selain itu, juga meningkatnya kapasitas lokasi bongkar muat dengan adanya penambahan luas dermaga sepanjang 265 meter, terjaganya persediaan barang-barang dengan lebih baik, serta koordinasi antar SKPD yang semakin sinergis.
"Upaya pemerintah ini juga perlu didukung oleh pelaku usaha perdagangan, kata Dadi.
Dengan demikian, TPID Kalsel meminta masyarakat tetap tenang dan para pedagang agar tidak mengambil untung terlalu besar, dan menghindari spekulasi harga demi kesejahteraan masyarakat Banua
Selama ini kestabilan harga telah menjadi perhatian Pemerintah Kalimantan Selatan, terbukti dari dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel melalui SK Gubernur sejak tahun 2009 dan yang terakhir dengan SK Gubenur Nomor 188.44/0317/KUM/2013.
Tim yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bank Indonesia, Bulog, Polda, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, Pertamina, Hiswana Migas, dan beberapa badan strategis lainnya.
Badan tersebut bertugas memelihara kestabilan harga dengan tujuan agar daya beli masyarakat Banua tetap terjaga.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013