Kapolsek Alabio Kecamatan Sungai Pandan mengungkapkan sejumlah kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sering luput dari perhatian berbagai pihak.
"Saat ini persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jarang sekali dibahas pada Musrenbang desa sehingga dalam APBDes tidak dimuat anggaran untuk kegiatan penanganan karhutla," ujar Kapolsek Alabio Iptu Teguh di Amuntai, Senin.
Padahal permasalahan karhutla, kata Teguh, sudah menjadi isu nasional bahkan isu dunia karena dampaknya dirasakan negara-negera tetangga seperti Malaysia, Singapore bahkan Australia.
Menurut Teguh, semestinya pembangunan di desa juga menyerap persoalan isu karhutla tersebut, karena wilayah desa biasanya paling dekat dengan lokasi kebakaran lahan.
Kabupaten HSU Darurat kabut asap, bahkan bupati HSU Abdul Wahid ikut turun tangan membagikan masker kepada warga.. (Eddy Abdillah)
Teguh menyampaikan hal ini saat menghadiri apel dan rapat koordinasi penanganan karhutla di kantor Kecamatan Sungai Tabukan.
Tidak hanya isu karhutla, bahkan isu narkoba pun, katanya, tidak terakomodir dalam kebanyakan APBDes karena isu narkoba juga sering tidak dibahas dalam Musrenbang.
"Padahal masalah narkoba menjadi isu nasional sejak lama, karena Indonesia dinyatakan darurat narkoba, " katanya.
Selanjutnya Teguh juga menginformasikan isu nasional lainnya yang kurang terakomodir dalam musrenbang desa seperti masalah radikalisme dan disintegrasi bangsa.
Menurutnya, masalah radikalisme jangan dianggap enteng oleh pemerintah desa khususnya, karena berdasarkan hasil pemantauan Polsek Alabio ada beberapa sekolah yang tidak menyelenggarakan upacara bendera, alasannya karena menghormati bendera adalah syirik.
"Bagaimana generasi mendatang bisa mencintai tanah air jika sejak kecil di didik semacam itu, " kata Teguh.
Menurutnya, menghormati bendera hanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, bukan untuk menyembahnya.
Demikian pula persoalan perpecahan (disintegrasi) bangsa sangat penting upaya antisipasi dan pencegahannya dalam tingkatan paling bawah yakni di desa.
Terjadinya pergolakan di Papua sebagai contoh ancaman disintegrasi yang terjadi saat ini, diharapkan peristiwa serupa tidak sampai terjadi di wilayah provinsi lainnya.
