Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan kembali menegaskan telah melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait tindak lanjut mega proyek Jembatan Pulau Laut yang beberapa tahun terakhir mangkrak.
"Kami sudah koordinasi dengan Sekda bersama-sama ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," kata Ketua DPRD Sementara, Syairi Mukhlis di Kotabaru, Selasa.
Dikatakannya, sebagai tindak lanjut atas percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dan daratan Kalimantan Kabupaten Tanah Bumbu, kini telah diambil alih oleh PUPR.
Baca juga: Gubernur dorong percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut
Dijelaskan Syairi, Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jembatan Pulau Laut telah diambil alih Kementerian PUPR dan kini daerah (Pemkab Kotabaru) tinggal menunggu bagaimana tindak lanjutnya.
"Apapun hasil kajian atas DED oleh Kementerian PUPR, kita siap menerima dan menindak lanjuti sebagai bentuk percepatan pembangunan Bumi Saijaan, karena memang jembatan tersebut merupakan sarana yang sangat diharapkan masyarakat kita," kata Syairi.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP, Denny Hendro Kurnianto saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kotabaru mendesak kepada pemerintah daerah setempat lebih proaktif melakukan koordinasi ke pemprov dan pusat atas tindak lanjut penganggaran proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut dan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bumi Saijaan.
Baca juga: Kotabaru tunggu lanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut
Bahkan desakan tersebut disampaikan secara resmi pada laporan akhir DPRD Kotabaru dalam forum sidang paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD 2019 menjadi Perda APBD 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif didampingi dan dihadiri Bupati Sayed Jafar serta sejumlah pejabat pratama di lingkungan Pemkab Kotabaru serta Forkopinda.
Dikatakan Denny, dalam tanggapan akhir DPRD atas RAPBD 2019, Sektor belanja, khususnya yang menyangkut kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan yang dalam 3 tahun berturut-turut telah di anggarkan melalui APBD sebesar Rp50 miliar pertahun, diprediksi masih belum ada kejelasan persetujuan dukungan anggaran/kegiatan dari pemerintah pusat, dengan berbagai alasan.
Diharapkan, khususnya kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi terus berupaya untuk meyakinkan pemerintah pusat dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi agar program kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat dapat terwujud.
Baca juga: Kotabaru konfirmasi kelanjutan proyek jembatan Pulau Laut-Batulicin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kami sudah koordinasi dengan Sekda bersama-sama ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," kata Ketua DPRD Sementara, Syairi Mukhlis di Kotabaru, Selasa.
Dikatakannya, sebagai tindak lanjut atas percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dan daratan Kalimantan Kabupaten Tanah Bumbu, kini telah diambil alih oleh PUPR.
Baca juga: Gubernur dorong percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut
Dijelaskan Syairi, Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jembatan Pulau Laut telah diambil alih Kementerian PUPR dan kini daerah (Pemkab Kotabaru) tinggal menunggu bagaimana tindak lanjutnya.
"Apapun hasil kajian atas DED oleh Kementerian PUPR, kita siap menerima dan menindak lanjuti sebagai bentuk percepatan pembangunan Bumi Saijaan, karena memang jembatan tersebut merupakan sarana yang sangat diharapkan masyarakat kita," kata Syairi.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP, Denny Hendro Kurnianto saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kotabaru mendesak kepada pemerintah daerah setempat lebih proaktif melakukan koordinasi ke pemprov dan pusat atas tindak lanjut penganggaran proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut dan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bumi Saijaan.
Baca juga: Kotabaru tunggu lanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut
Bahkan desakan tersebut disampaikan secara resmi pada laporan akhir DPRD Kotabaru dalam forum sidang paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD 2019 menjadi Perda APBD 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif didampingi dan dihadiri Bupati Sayed Jafar serta sejumlah pejabat pratama di lingkungan Pemkab Kotabaru serta Forkopinda.
Dikatakan Denny, dalam tanggapan akhir DPRD atas RAPBD 2019, Sektor belanja, khususnya yang menyangkut kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan yang dalam 3 tahun berturut-turut telah di anggarkan melalui APBD sebesar Rp50 miliar pertahun, diprediksi masih belum ada kejelasan persetujuan dukungan anggaran/kegiatan dari pemerintah pusat, dengan berbagai alasan.
Diharapkan, khususnya kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi terus berupaya untuk meyakinkan pemerintah pusat dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi agar program kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat dapat terwujud.
Baca juga: Kotabaru konfirmasi kelanjutan proyek jembatan Pulau Laut-Batulicin
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019