Ratusan orang tergabung dari Komunitas Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu untuk menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sebelum ke depan Istana Kepresidenan, mereka berkumpul di kawasan Bundaran Indosat, kemudian berjalan kaki sekitar satu kilometer menuju Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Pimpinan aksi, Nur Adim mengatakan dalam orasinya bahwa kenaikan iuran BPJS memberatkan masyarakat dan menilai pelayanan BPJS saat ini masih belum maksimal.
Sehingga SRMI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendorong institusi terkait untuk mengaudit agar diketahui letak kesalahan BPJS Kesehatan.
"Sekarang iuran BPJS itu seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, akan naik. Artinya alasan defisit pengelolaan BPJS dibebankan kepada masyarakat. Pelayanan belum maksimal tapi sudah harus dibebankan kepada masyarakat dan APBN," kata Nur.
Selain itu, kata dia, SRMI meminta BPJS dikembalikan ke sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dikelola langsung oleh pemerintah.
Nur mengatakan apabila tuntutannya tidak dipenuhi mereka akan melakukan aksi lagi yang lebih besar mengajak komunitas yang lainnya dari berbagai daerah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Namun, ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II.
"Yang kelas I kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi kelas I Rp 80.000 menjadi 160.000 dan Rp 51.00.000 menjadi Rp 110.000 sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," Kata Wamenkeu seusai rapat kerja dengan DPR, Selasa.
Baca juga: Pemerintah diminta tinjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Baca juga: Ismawati menjadi dokter praktek mandiri terbaik di Indonesia
Baca juga: Luhut tegaskan bantuan asuransi China sebatas saran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sebelum ke depan Istana Kepresidenan, mereka berkumpul di kawasan Bundaran Indosat, kemudian berjalan kaki sekitar satu kilometer menuju Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Pimpinan aksi, Nur Adim mengatakan dalam orasinya bahwa kenaikan iuran BPJS memberatkan masyarakat dan menilai pelayanan BPJS saat ini masih belum maksimal.
Sehingga SRMI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendorong institusi terkait untuk mengaudit agar diketahui letak kesalahan BPJS Kesehatan.
"Sekarang iuran BPJS itu seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, akan naik. Artinya alasan defisit pengelolaan BPJS dibebankan kepada masyarakat. Pelayanan belum maksimal tapi sudah harus dibebankan kepada masyarakat dan APBN," kata Nur.
Selain itu, kata dia, SRMI meminta BPJS dikembalikan ke sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dikelola langsung oleh pemerintah.
Nur mengatakan apabila tuntutannya tidak dipenuhi mereka akan melakukan aksi lagi yang lebih besar mengajak komunitas yang lainnya dari berbagai daerah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Namun, ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II.
"Yang kelas I kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi kelas I Rp 80.000 menjadi 160.000 dan Rp 51.00.000 menjadi Rp 110.000 sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," Kata Wamenkeu seusai rapat kerja dengan DPR, Selasa.
Baca juga: Pemerintah diminta tinjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Baca juga: Ismawati menjadi dokter praktek mandiri terbaik di Indonesia
Baca juga: Luhut tegaskan bantuan asuransi China sebatas saran
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019