Pemkab Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan melalui bagian organisasi menggelar Asistensi Penguatan Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD, Kamis (22/8).
Kegiatan berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola tersebut diikuti 30 SKPD dan Kecamatan Marabahan.
Sekretaris Bappelitbang Batola Munadi mengatakan, Asistensi SAKIP digelar dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja, indikator kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja.
“Dengan pengetahuan yang baik akan berdampak positif pada kemampuan personal maupun institusi dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu instrument dalam SAKIP,” kata Munadi.
Diakui Munadi, SAKIP Batola selama ini berdasarkan hasil evaluasi dinilai masih terdapat kekurangan.
Dia berharap, melalui pertemuan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar terwujud kinerja pemerintahan yang baik.
Disebutkannya, kelemahan mendasar dalam pembuatan LAKIP diantaranya ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, indikator kinerja tidak disusun dengan pernyataan yang tepat, ketidakselarasan antar perencanaan dengan penganggaran, penetapan kinerja sebagai kontrak kinerja masih mengarah hasil program dan kegiatan, belum mengarah pada sasaran dan hasil serta data tidak terdokumentasikan dengan baik.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengelolaan kinerja yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja serta pelaporannya.
Dalam acara itu juga hadir perwakilan Inspektur Pembantu (Irban) III Ruswandi dan Kabag Organisasi Ibadurrahman serta peserta lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kegiatan berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola tersebut diikuti 30 SKPD dan Kecamatan Marabahan.
Sekretaris Bappelitbang Batola Munadi mengatakan, Asistensi SAKIP digelar dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja, indikator kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja.
“Dengan pengetahuan yang baik akan berdampak positif pada kemampuan personal maupun institusi dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu instrument dalam SAKIP,” kata Munadi.
Diakui Munadi, SAKIP Batola selama ini berdasarkan hasil evaluasi dinilai masih terdapat kekurangan.
Dia berharap, melalui pertemuan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar terwujud kinerja pemerintahan yang baik.
Disebutkannya, kelemahan mendasar dalam pembuatan LAKIP diantaranya ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, indikator kinerja tidak disusun dengan pernyataan yang tepat, ketidakselarasan antar perencanaan dengan penganggaran, penetapan kinerja sebagai kontrak kinerja masih mengarah hasil program dan kegiatan, belum mengarah pada sasaran dan hasil serta data tidak terdokumentasikan dengan baik.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengelolaan kinerja yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja serta pelaporannya.
Dalam acara itu juga hadir perwakilan Inspektur Pembantu (Irban) III Ruswandi dan Kabag Organisasi Ibadurrahman serta peserta lainnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019