Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap program yang belum terlaksana dan tuntas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap berlanjut.
"Harapan tersebut kami kemukakan ketika konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis.
Ketika konsultasi tersebut, pada prinsipnya pihak Bappenas bisa memaklumi terkait kesinambungan pembangunan agar program tersebut bisa tuntas, katanya menjawab Antara Kalsel lewat telepon seluler.
Namun, tambah anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihak Bappenas mengingatkan agar RPJMD tetap harus sejalan atau sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca juga: Gubernur se-Kalimantan di Balikpapan bahas RPJMN
"Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN tersebut perlu guna efesiensi dan efektivitas atau menghindari tumpang tindih dalam program," ujarnya.
Jadi siapapun yang menjadi kepala daerah dalam menyusun/membuat RPJMD harus sinkron dengan RPJMN, katanya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu menjelaskan, ketika konsultasi dengan Bappenas juga dibicarakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Dalam pertemuan dengan Bappenas di Jakarta, 20 Agustus lalu, kami juga mendiskusikan kemungkinan ada GBHN sebagai pedoman pembangunan secara nasional yang berkelanjutan," katanya.
Diskusi waktu itu cukup hangat, tetapi tidak membuahkan hasil, karena masih ada perbedaan persepsi terhadap GBHN yang dulu tinggal menindaklanjuti dengan sistem Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), demikian Riswandi.
Baca juga: Lapsus - Capaian Misi Pembangunan Kabupaten Balangan
Kunjungan kerja ke luar daerah, 19 - 21 Agustus 2019 Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar itu terbagi dua kelompok.
Kelompok pertama ke Bali dengan pimpinan rombongan Ketua Komisi III DPRD Kalsel sendiri untuk studi komparasi mengenai pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Dewata tersebut.
Sedangkan kelompok kedua kunker ke luar daerah Komisi III DPRD Kalsel dengan pimpinan rombongan sekretaris komisi mengonsultasikan RPJMD kepada Bappenas.
Baca juga: Dinas LH uji publik kajian lingkungan strategis
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Harapan tersebut kami kemukakan ketika konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis.
Ketika konsultasi tersebut, pada prinsipnya pihak Bappenas bisa memaklumi terkait kesinambungan pembangunan agar program tersebut bisa tuntas, katanya menjawab Antara Kalsel lewat telepon seluler.
Namun, tambah anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihak Bappenas mengingatkan agar RPJMD tetap harus sejalan atau sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca juga: Gubernur se-Kalimantan di Balikpapan bahas RPJMN
"Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN tersebut perlu guna efesiensi dan efektivitas atau menghindari tumpang tindih dalam program," ujarnya.
Jadi siapapun yang menjadi kepala daerah dalam menyusun/membuat RPJMD harus sinkron dengan RPJMN, katanya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu menjelaskan, ketika konsultasi dengan Bappenas juga dibicarakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Dalam pertemuan dengan Bappenas di Jakarta, 20 Agustus lalu, kami juga mendiskusikan kemungkinan ada GBHN sebagai pedoman pembangunan secara nasional yang berkelanjutan," katanya.
Diskusi waktu itu cukup hangat, tetapi tidak membuahkan hasil, karena masih ada perbedaan persepsi terhadap GBHN yang dulu tinggal menindaklanjuti dengan sistem Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), demikian Riswandi.
Baca juga: Lapsus - Capaian Misi Pembangunan Kabupaten Balangan
Kunjungan kerja ke luar daerah, 19 - 21 Agustus 2019 Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar itu terbagi dua kelompok.
Kelompok pertama ke Bali dengan pimpinan rombongan Ketua Komisi III DPRD Kalsel sendiri untuk studi komparasi mengenai pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Dewata tersebut.
Sedangkan kelompok kedua kunker ke luar daerah Komisi III DPRD Kalsel dengan pimpinan rombongan sekretaris komisi mengonsultasikan RPJMD kepada Bappenas.
Baca juga: Dinas LH uji publik kajian lingkungan strategis
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019