Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, H Said Akhmad mengungkapkan Bumi Saijaan mempunyai banyak kelebihan dan sangat tepat dijadikan sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan dibanding daerah lain di pulau Kalimantan.
"Diantara kelebihan potensi yang dimiliki Kotabaru sumber daya alam, lahan yang luas dan bukan gambut, sehingga tidak rawan kebakaran dan bebas asap," kata Said, Sabtu.
Dari faktor lingkungan, Sekda menyebut Kalsel khususnya Kotabaru merupakan daerah yang sangat kondusif dan bebas polusi, pasalnya hampir 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung seperti pegunungan meratus.
Demikian halnya ketersediaan sumber air baku sangat melimpah, karena keberadaan banyak sungai di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Tidak seperti daerah lain seperti di Pulau Jawa yang masih mengandalkan air dari dalam tanah atau sumber.
Lebih lanjut mantan Sekda Kabupaten Tanah Bumbu ini mengungkapkan, menyangkut sumber daya (resources) Kotabaru sangat siap dalam pross pembangunan sebagai ibukota negara, pasalnya ketersediaan sejumlah pabrik manufaktur material seperti semen dan baja sudah ada.
"Menyambut isi pidato presiden RI yang menegaskan telah meminta izin kepada parlemen untuk memindah ibukota di Kalimantan, kami (Pemda Kotabaru) sangat siap dan berharap agar Kalsel menjadi daerah yang dimaksud pak Jokowi," harap Said.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru, Muhammad Maulidiansyah, pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru sangat siap jika ditunjuk menjadi ibukota negara RI, karena geografis dan demografis sangat sesuai dengan yang disyaratkan.
Menurutnya, secara geografis Bumi Saijaan merupakan daerah kepulauan, sehingga bukan hanya daratan tapi juga dikelilingi lautan.
"Dalam konsep negara maritim, ibukota negara Republik Indonesia juga harus terdapat laut, dan Kabupaten Kotabaru sangat tepat," kata Maulidiansyah.
Posisi Kotabaru yang tepat digaris central nusantara ini, juga sangat aman dari kebencanaan seperti banjir dan gempa bumi, karena memang tidak ada gunung aktif.
Selain itu, lanjut dia, secara demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru sekitar 600 ribu dengan luas wilayah 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan ini sehingga tergolong masih jarang.
"Kabupaten Kotabaru sebagai daerah pesisir dan pelabuhan, sehingga penduduknya sangat heterogen karena terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama," jelasnya.
Hal itu menurut dia terbukti dengan relatif damai dan harmonisnya hubungan antar warga selama ini, yang hidup saling toleransi dan hormat menghormati.
Sementara diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah yang menegaskan dukungannya rencana pemindahan ibukota negara di Pulau Kalimantan, menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan penduduk.
"Kami mendukung penuh rencana pemerintah (rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan)," tegas Alfisah.
Pihaknya sangat yakin, terkait dengan renana tersebut pemerintah sudah melalui kajian-kajian yang komprehensif.
Politisi Partai Nasdem ini menuturkan, khusus bagi Kabupaten Kotabaru, dengan pemindahan ibukota negara di Kalimantan Selatan, akan banyak nilai positif yang akan dirasakan bagi masyarakat.
Yang jelas lanjut dia, pemerataan roda pembangunan lebih bisa dirasakan bagi masyarakat Bumi Saijaan karena dekatnya wilayah dengan ibukota negara.
Selain itu dipastikan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di wilayah Kalimantan secara umum, hal ini berarti telah mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Dengan demikian, legislator yang kini terpilih duduk di parlemen Kotabaru periode 2019-2024 ini mengungkapkan, pengembangan potensi-potensi di daerah akan lebih cepat terbuka dan tergarap optimal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Diantara kelebihan potensi yang dimiliki Kotabaru sumber daya alam, lahan yang luas dan bukan gambut, sehingga tidak rawan kebakaran dan bebas asap," kata Said, Sabtu.
Dari faktor lingkungan, Sekda menyebut Kalsel khususnya Kotabaru merupakan daerah yang sangat kondusif dan bebas polusi, pasalnya hampir 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung seperti pegunungan meratus.
Demikian halnya ketersediaan sumber air baku sangat melimpah, karena keberadaan banyak sungai di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Tidak seperti daerah lain seperti di Pulau Jawa yang masih mengandalkan air dari dalam tanah atau sumber.
Lebih lanjut mantan Sekda Kabupaten Tanah Bumbu ini mengungkapkan, menyangkut sumber daya (resources) Kotabaru sangat siap dalam pross pembangunan sebagai ibukota negara, pasalnya ketersediaan sejumlah pabrik manufaktur material seperti semen dan baja sudah ada.
"Menyambut isi pidato presiden RI yang menegaskan telah meminta izin kepada parlemen untuk memindah ibukota di Kalimantan, kami (Pemda Kotabaru) sangat siap dan berharap agar Kalsel menjadi daerah yang dimaksud pak Jokowi," harap Said.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru, Muhammad Maulidiansyah, pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru sangat siap jika ditunjuk menjadi ibukota negara RI, karena geografis dan demografis sangat sesuai dengan yang disyaratkan.
Menurutnya, secara geografis Bumi Saijaan merupakan daerah kepulauan, sehingga bukan hanya daratan tapi juga dikelilingi lautan.
"Dalam konsep negara maritim, ibukota negara Republik Indonesia juga harus terdapat laut, dan Kabupaten Kotabaru sangat tepat," kata Maulidiansyah.
Posisi Kotabaru yang tepat digaris central nusantara ini, juga sangat aman dari kebencanaan seperti banjir dan gempa bumi, karena memang tidak ada gunung aktif.
Selain itu, lanjut dia, secara demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru sekitar 600 ribu dengan luas wilayah 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan ini sehingga tergolong masih jarang.
"Kabupaten Kotabaru sebagai daerah pesisir dan pelabuhan, sehingga penduduknya sangat heterogen karena terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama," jelasnya.
Hal itu menurut dia terbukti dengan relatif damai dan harmonisnya hubungan antar warga selama ini, yang hidup saling toleransi dan hormat menghormati.
Sementara diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah yang menegaskan dukungannya rencana pemindahan ibukota negara di Pulau Kalimantan, menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan penduduk.
"Kami mendukung penuh rencana pemerintah (rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan)," tegas Alfisah.
Pihaknya sangat yakin, terkait dengan renana tersebut pemerintah sudah melalui kajian-kajian yang komprehensif.
Politisi Partai Nasdem ini menuturkan, khusus bagi Kabupaten Kotabaru, dengan pemindahan ibukota negara di Kalimantan Selatan, akan banyak nilai positif yang akan dirasakan bagi masyarakat.
Yang jelas lanjut dia, pemerataan roda pembangunan lebih bisa dirasakan bagi masyarakat Bumi Saijaan karena dekatnya wilayah dengan ibukota negara.
Selain itu dipastikan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di wilayah Kalimantan secara umum, hal ini berarti telah mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Dengan demikian, legislator yang kini terpilih duduk di parlemen Kotabaru periode 2019-2024 ini mengungkapkan, pengembangan potensi-potensi di daerah akan lebih cepat terbuka dan tergarap optimal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019