Sekitar pukul 11.30 wita, puluhan massa dari organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Hulu Sungai Tengah (HST) mendatangi kantor Bupati setempat dengan menggunkan mobil pickup, Senin (29/7).

Tanpa orasi dan yel-yel , sekitar 30 anggota GEPAK , hanya membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan "Kami Yakin Bupati Kami Orang Yang Hebat dan berani juga memiliki kebijakan sendiri".

Selain itu juga ada yang membawa poster bertuliskan "Kami Siap Membantu Pemimpin Kami Bupati HST yang Sekarang", "Jadikan Kota Barabai Kota Beriman Bebas dari Korupsi" dan "Save Meratus".

Akhirnya, enam orang perwakilan GEPAK dizinkan masuk dan menemui bupati di Auditorium Kantor. Koordinator aksi, Rohyadi menyampaikan, tujuannya lebih kepada silaturahmi dan mendukung kinerja bupati agar tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

Baca juga: Puluhan personel polisi jaga ketat kantor Bupati HST, ada apa?

"Kami meminta agar bupati memutus mata rantai korupsi dan tidak melakukan jual beli jabatan dalam pengisian atau mutasi pegawai, serta tetap menolak pertambangan batu bara serta terkait pengisian Cawabup," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mempermasalahkan masih adanya foto H Abdul Latif (bupati nonaktif) yang masih terpasang di RSHD Barabai.

Menanggapi hal itu, Bupati Chairansyah mengingatkan, agar organisasi GEPAK, kalau hanya sekedar ingin bersilaturahmi dan menyampaikan pendapat, tidak perlu membuat laporan ingin melakukan aksi. Hal ini justru membuat repot jajaran Polisi.

"Kami selalu terbuka kepada siapa saja yang ingin bertamu dan silaturahmi ke kantor, tidak perlu seperti ini. Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungannya," kata Chairansyah.

Dia menjelaskan, bupati merupakan  jabatan politis, pastilah ada yang suka dan tidak suka, namun dia menganggap hal itu biasa saja dan tidak merasa ada tekanan dari pihak manapun.

Baca juga: Chairansyah dan Ernawati lepas karnaval gebyar Nusantara HST 2019

"Terkait kasus korupsi, masalah pembangunan sekarang sudah mendapatkan pendampingan dari Kejari melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), jadi sangat tidak mungkin lagi hal itu terjadi," tegasnya.

Masalah pengisian jabatan, sudah sesuai aturan dan melalui mekanisme yang ada, jadi tidak ada di Pemkab HST jual beli jabatan. Terkait Meratus merupakan komitmen dan janji pemerintahannya untuk menolak tambang batu bara yang akan terus dipertahankan.

"Kalau masalah pengisian Cawabup, saat ini masih berproses di tingkat partai pengusung dan masalah fotonya yang masih menjadi Wakil di RSHD Barabai, sebenarnya kami tidak terlalu memperdulikan masalah itu namun tetap kita koordinasiakan dengan OPD terkait," katanya.

Silaturahmi itu pun diakhiri dangan foto bersama jajaran Pemkab HST dan unsur Muspida dengan massa GEPAK.

Rencana aksi Gepak, sebelumnya mendapatkan perhatian serius dari aparat keamanan, yang mengerahkan peralatan lengkap, untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Syukur, aksi yang diikuti sekitar 30 orang atau lebih sedikit dibanding dengan jumlah anggota polisi yang berjaga, berjalan damai.
Baca juga: Inilah berbagai kegiatan menarik yang perlu disaksikan pada Hari Anak Nasional di HST
Baca juga: Sembilan wisata alam kekinian di HST yang menarik dikunjungi bersama keluarga
Baca juga: Pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah HST meningkat

Pewarta: M. Taupik Rahman

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019