Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Danu Ismadi Saderi meminta agar pihak terkait jangan menganggap kecil persoalan air bersih di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Air bersih salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan> Dahulu dianggap tidak bernilai ekonomi, tetapi kini sudah mempunyai nilai ekonomi," tuturnya di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, bila terjadi krisis air bersih, maka pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus cepat tanggap, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
Baca juga: DPRD minta pemerintah atasi persoalan air bersih di Kabupaten Banjar
Menurut anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif tingkat provinsi tersebut pada Pemilu 2019, seyogyanya Pemda setempat mencadangkan dana tanggap darurat khusus yang berkaitan dengan krisis air bersih.
"Dengan adanya dana cadangan untuk penanggulangan krisis air bersih tersebut, masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat tertolong," kata mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru itu.
Persoalan krisis air bersih bukan cuma pada musim kemarau, tetapi saat penghujan pun bisa saja terjadi, karena kondisi lingkungan yang tidak menunjang.
Baca juga: DPRD bahas penyertaan modal Pemprov Kalsel ke Jamkrida setempat
Sebagai contoh, warga masyarakat Desa Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Kalsel kini mengalami krisis air bersih, tuturnya mengutip keterangan pers personil Yayasan Kaganangan Banua (YKB) di provinsi itu.
"Mereka (warga masyarakat Galam Rabah) bukan ketiadaan air, karena air cukup banyak. Hanya saja air yang banyak tersebut tidak layak konsumsi, seperti terasa 'kalat' (sepat) serta tingkat keasaman yang tinggi," katanya.
Terhadap persoalan air bersih seperti di Galam Rabah Kabupaten Banjar tersebut, sebaiknya Pemda membuat perencanaan buat mengatasi secara permanen, bukan instan atau cuma sewaktu-waktu saja.
"Jika Pemprov Kalsel merencanakan penanggulangan secara permanen terhadap persoalan krisis air bersih tersebut, maka sebagai wakil rakyat, kami dari dewan akan memberikan dukungan moril dan spirituil," demikian Danu.*
Baca juga: DPRD bahas penyertaan modal Pemprov Kalsel ke Jamkrida setempat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Air bersih salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan> Dahulu dianggap tidak bernilai ekonomi, tetapi kini sudah mempunyai nilai ekonomi," tuturnya di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, bila terjadi krisis air bersih, maka pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus cepat tanggap, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
Baca juga: DPRD minta pemerintah atasi persoalan air bersih di Kabupaten Banjar
Menurut anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif tingkat provinsi tersebut pada Pemilu 2019, seyogyanya Pemda setempat mencadangkan dana tanggap darurat khusus yang berkaitan dengan krisis air bersih.
"Dengan adanya dana cadangan untuk penanggulangan krisis air bersih tersebut, masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat tertolong," kata mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru itu.
Persoalan krisis air bersih bukan cuma pada musim kemarau, tetapi saat penghujan pun bisa saja terjadi, karena kondisi lingkungan yang tidak menunjang.
Baca juga: DPRD bahas penyertaan modal Pemprov Kalsel ke Jamkrida setempat
Sebagai contoh, warga masyarakat Desa Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Kalsel kini mengalami krisis air bersih, tuturnya mengutip keterangan pers personil Yayasan Kaganangan Banua (YKB) di provinsi itu.
"Mereka (warga masyarakat Galam Rabah) bukan ketiadaan air, karena air cukup banyak. Hanya saja air yang banyak tersebut tidak layak konsumsi, seperti terasa 'kalat' (sepat) serta tingkat keasaman yang tinggi," katanya.
Terhadap persoalan air bersih seperti di Galam Rabah Kabupaten Banjar tersebut, sebaiknya Pemda membuat perencanaan buat mengatasi secara permanen, bukan instan atau cuma sewaktu-waktu saja.
"Jika Pemprov Kalsel merencanakan penanggulangan secara permanen terhadap persoalan krisis air bersih tersebut, maka sebagai wakil rakyat, kami dari dewan akan memberikan dukungan moril dan spirituil," demikian Danu.*
Baca juga: DPRD bahas penyertaan modal Pemprov Kalsel ke Jamkrida setempat
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019