Purwakarta (ANTARA) - Perum Jasa Tirta II (PJT II) memastikan fungsi pengendalian banjir tetap berjalan optimal di tengah anomali cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Perusahaan menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak hidrometeorologi seperti banjir, genangan, dan longsor.
Direktur Utama PJT II, Imam Santoso, mengatakan mitigasi dilakukan secara terukur dan berkelanjutan melalui optimalisasi operasi waduk dan bendung, peningkatan pemantauan hidrologi, inspeksi rutin infrastruktur sumber daya air (SDA), serta peningkatan kesiapsiagaan personel di lapangan.
“Mitigasi kami lakukan dengan mengedepankan fungsi pengendalian banjir serta keselamatan masyarakat,” kata Imam.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem di Indonesia diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026. PJT II menyesuaikan pola operasi dan kesiapsiagaan lapangan agar dampak cuaca ekstrem dapat diantisipasi sejak dini.
Pada tingkat operasional, Unit Wilayah III PJT II di Subang, Jawa Barat, menangani longsoran yang menutup Saluran Sekunder di Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, pada akhir Januari 2026. Longsor terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung terus-menerus. Penanganan dilakukan secara manual dengan melibatkan perangkat desa, aparat setempat, dan masyarakat.
Di wilayah Bekasi, Unit Wilayah I PJT II juga melakukan perbaikan tanggul Saluran Sekunder Kedunggede di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, setelah terjadi jebolan tanggul sepanjang sekitar delapan meter akibat curah hujan tinggi. Perbaikan darurat dilakukan menggunakan ekskavator serta pemasangan karung tanah, cerucuk bambu, bronjong, dan terpal untuk menjaga fungsi saluran irigasi yang melayani area lebih dari delapan hektar.
Selain langkah teknis, PJT II memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui rapat rutin Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum yang melibatkan BMKG, BBWS Citarum, pengelola waduk, PLN UIP2B, Balai Hidrologi dan Lingkungan Pengairan, serta Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Secara internal, rapat Tim Koordinasi Operasi Pengelolaan SDA juga dilakukan setiap dua minggu untuk memantau kondisi penyaluran air, prasarana, dan kejadian bencana.
“Kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi penting dalam membangun respons cepat dan terpadu,” ujar Imam.
