BPJS Kesehatan pantau pelayanan medis untuk peserta

Kami rutin melakukan pertemuan dengan DPM, minimal Triwulan sekali, untuk membahas dan mendiskusikan beberapa kasus medis yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan penjelasan dari para ahli dalam hal ini DPM

. (ANTARA) - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Tutus Novita Dewi memastikan pihaknya selalu berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta termasuk pelayanan media yang diberikan tim kesehatan yang ditunjuk oleh BPJS sesuai dengan kartu keanggotaan.

Menurut Tutus di Banjarmasin, untuk mengevaluasi seluruh pelayanan yang diberikan oleh tim media maupun lainnya kepada para peserta pemegang kartu BPJS, pihaknya rutin melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Salah satunya melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Medik (DPM) Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi dan memastikan mutu pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, efektif dan efisien yang dilakukan pada akhir Maret 2019.

DPM merupakan tim yang dibentuk dan beranggotakan dokter ahli, tim tersebut menjadi mitra BPJS Kesehatan yang bisa membantu mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan.

DPM akan memberikan masukan berupa pertimbangan medis yang bisa dijadikan referensi dalam hal penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

“Kami rutin melakukan pertemuan dengan DPM, minimal Triwulan sekali, untuk membahas dan mendiskusikan beberapa kasus medis yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan penjelasan dari para ahli dalam hal ini DPM, agar tidak menjadi perbedaan persepsi antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL," kata Tutus.

Selain itu, tujuan utama diselenggarakannya pertemuan, juga untuk mendapatkan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan medis yang mungkin bisa dijadikan putusan atas perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL.

“Tentunya kegiatan evaluasi seperti ini dilaksanakan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga peserta maupun provider BPJS Kesehatan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan," katanya.

Selain itu, juga untuk mengendalikan pembiayaan yang efisien dan efektif, sehingga Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat terus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.” katanya.

DPM Zairin Noor Helmi pada pertemuan tersebut menyampaikan, bila pertemuan ini sangatlah berguna untuk menemukan solusi dan mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan.

Namun demikian, kata dia, persoalan tidak harus diselesaikan menunggu sampai ada pertemuan , terutama untuk membahas permasalahan medis yang perlu diselesaikan.

“Saya harap dari hasil pertemuan ini, ke depannya apabila ternyata di lapangan ditemukan permasalahan atau kasus-kasus yang berpotensi menyalahi aturan, bisa segera diberikan early warning kepada yang bersangkutan," katanya.

Sehingga kasus-kasus tersebut tidak berlanjut hingga menumpuk menunggu sampai adanya pertemuan seperti ini. Baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun dari FKRTL, sama-sama saling mengingatkan.

"Tentu saja peringatan yang keluar haruslah berdasar, baik dari regulasi maupun hasil dari rapat dengan DPM ini. Sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat lebih optimal," jelas Zairin