"Apresiasi Kementan terlihat saat menerima kedatangan Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel)," ungkapnya sekembali dari menyertai kunjungan komisi tersebut ke Kementan itu di Jakarta.
"Namun untuk penguatan RPJPD Kalsel berbasis agroindustri, pihak Kementan memberikan beberapa saran, antara lain agar provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan merupakan daerah agraris itu, terlebih dahulu memetakan potensi dan prospektif agroindustri," lanjutnya.
Sebagai contoh pola dan jenis tanaman yang bakal menunjang pengembangan agroindustri, apakah berupa kelapa sawit, karet dan komoditi lain.
Selain itu, melakukan pemetaan serta kajian mengenai pasar dari agroindustri tersebut, tambah anggota DPRD Kalsel dua periode asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengutip saran pihak Kementan.
Saran lain dari pihak Kementan, agar kembali menggalakan usaha bersama pelaku-pelaku ekonomi kalangan menengah ke bawah, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi.
Ia mengungkapkan, saat pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalsel, yang dipimpin ketua komisinya Muhammad Ihsanudin, Selasa (13/11) di Jakarta, pihak Kementan menyatakan kesiapan untuk memberi bantuan dalam upaya penguatan RPJPD berbasis agroindustri.
"Komisi II DPRD Kalsel sengaja berkonsultasi dengan pihak Kementan, terkait RPJPD berbasis agroindustri. Karena untuk menjadikan partianian sebagai sektor andalan (leading sector) tidak terlepas dari peran Kementan," tandasnya.
"Tapi kementerian lainpun juga punya andil dalam upaya mewujudkan RPJPD Kalsel berbasis agroindustri, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan," demikian Riswandi.
Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin menyatakan, merasa miris dengan keadaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi terbesar dari sektor pertambangan, bukan pertanian.
"Padahal RPJPD Kalsel berbasis agribisnis menuju agroindustri. Tapi dengan kondisi PDRB Kalsel seperti itu, kapan lagi menjadikan pertanian sebagai sektor andalan di provinsi kita," tandasnya.
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kalsel terus berupaya mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) setempat untuk segera menekuni pembangunan bidang pertanian, dan tidak terlalu banyak berharap pada pertambangan.
"Karena potensi pertambangan terbatas atau bisa habis. Sementara potensi sektor pertanian bisa berkelanjutan dan dapat terus ditingkatkan," demikian Ihsanudin.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
