LPMA Seminar Pengelolaan Hutan

Lembaga Perberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan, memprogramkan kegiatan seminar dan lokakarya tentang pengelolaan Hutan Desa yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Koordinator LPMA Borneo Selatan, Juliade saat di temui di Barabai, ibu kota Hulu Sungai Tengah (HST), Jum`at, mengatakan kegiatan tersebut rencanaya akan dilaksanakan pada 29 Mei mendatang.

"Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari beberapa program inisiatif yang telah dilaksanakan sebelumnya dalam kerangka pengembangan skema Hutan Desa (Hutdes) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di kawasan pegunungan Meratus," ujarnya.

HST sejak Desember 2008 lalu dicanangkan sebagai "pilot project" pelaksanaan Hutdes dan HKm dengan LPMA Borneo Selatan selaku lembaga pendamping.

Untuk pembentukan Hutdes dan HKm tersebut, LPMA Borneo Selatan bekerja sama dengan Kawal Borneo Community (KBCF) yang berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai lembaga donor.

Hingga saat ini, pengusulan areal seluas 576 hektar telah disampaikan bupati setempat kepada Kementrian Kehutanan RI untuk mendapatkan Surat Keputusan Pencanangan Areal.

Menurutnya, sambil menunggu proses tersebut perlu dilakukan upaya konsolidasi multi pihak di tingkat kabupaten.

"Konsolidasi sangat penting agar semua pihak dapat saling bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk seminar dan lokakarya," katanya.

Dalam pengembangan Hutdes telah diprogramkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau energy microhydro.

Ia menambahkan, selain itu juga telah di susun program Inisiasi Badan Usaha Milik Desa di areal calon pengambangan Hutdes.

"Agar program yang telah di susun dapat berjalan dengan baik perlu adanya dukungan serta kesiapan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat adat Dayak Meratus setempat sebagai pengelola," tambahnya.

Seminar dan lokakarya tersebut nantinya menghadirkan tiga nara sumber masing-masing dari masyarakat adat sendiri, pemerintah daerah setempat dan LPMA Borneo Selatan agar dapat saling menyamakan persefsi dan langkah.