Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, bersama Dinas Tenaga Kerja membahas upaya pengurangan angka pengangguran dengan mencetak wirausaha baru atau tenaga kerja siap pakai melalui program pelatihan keterampilan yang lebih efektif.
Menurut anggota Komisi I Kusmadi Uwis di Tanjung, Selasa pusat latihan kerja yang dikelola Dinas Tenaga Kerja harus mempu mencetak wirausaha baru serta tenaga kerja yang siap pakai.
"Kalau perlu pusat pelatihan kerja membuat nota kesepahaman dengan pihak perusahaan untuk bisa merekrut atau memberikan pelatihan bagi para pencari kerja di Kabupaten Tabalong," jelas Kusmadi.
Mengingat di wilayah ini banyak perusahaan swasta yang beroperasi baik sektor pertambangan, perkebunan dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menjadi peluang bagi warga lokal untuk bekerja.
Bahkan dewan pun siap mendukung penambahan anggaran di Dinas Tenaga Kerja untuk kegiatan pelatihan keterampilan salah satunya untuk pengadaan peralatan di pusat pelatihan setempat.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I Zainal Ilmi Mahrudi terkait banyaknya lulusan pusat pelatihan kerja yang tidak bekerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
"Lebih efektif jika pelatihan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini disampaing upaya mencetak wirausaha baru," jelas Zainal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Syaiful Ikhwan menyampaikan selain terkendala minimnya anggaran di Pusat Pelatihan tenaga kerja keterbatasan tenaga instruktur juga menjadi persoalan untuk mengoptimalkan program pencetakan wirausaha baru.
"Kita sudah meminta sejumlah perusahaan untuk memaksimalkan rekrutmen tenaga kerja lokal dan untuk pelatihan alat berat belum bisa dilaksanakan karena belum ada peralatan pendukung," jelas Syaiful.
Padahal formasi kerja untuk operator alat berat cukup banyak mengingat majunya sektor pertambangan batubara di "Bumi Sarabakawa" ini oleh PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya.
Namun fasilitas pelatihan operator alat berat di pusat pelatihan tenaga kerja setempat justru belum tersedia dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar bisa mengurangi angka pengangguran.
