Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Rikval Fahruri menyampaikan, sejumlah fraksi memuat rekomendasi permasalahan sampah atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025.
Dia di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan, pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ itu, salah satu poin krusial yang jadi sorotan terkait persoalan sampah yang masih besar terjadi di kota ini.
Dia menegaskan bahwa rekomendasi yang lahir dari pembahasan lintas komisi bukanlah tanpa dasar.
“Ada sejumlah catatan penting, selain persoalan sampah, juga masalah banjir, hingga sektor pendidikan. Ini hasil evaluasi menyeluruh, dan harus ditindaklanjuti secara konkret, bukan parsial,” ujarnya.
Baca juga: Banjarmasin teken PKS olah sampah jadi energi dengan Banjar dan Batola
Dia mengingatkan masih adanya tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan belum berjalan optimal.
Di tengah tekanan volume sampah yang mencapai ratusan ton per hari, Banjarmasin juga tengah mengembangkan kerja sama lintas daerah serta mengusulkan teknologi pengolahan berbasis energi sebagai solusi jangka panjang.
"Program ini sangat kita dukung," ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR memastikan seluruh rekomendasi dari pihak legislatif pada LKPJ 2025 jadi perhatian serius pihaknya, utamanya terkait persoalan sampah.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin sepakat benahi banjir dari hulu ke hilir
Yamin menyatakan, pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya perbaikan penanganan darurat sampah ini mulai dari sosialisasi pemilahan sampah, pengurangan plastik, hingga pengolahan dari sumber.
"Kami terus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus dimulai dari rumah tangga," ujarnya.
Dia optimis, dengan dukungan semua pihak hingga legislatif, permasalahan sampah akan bisa dituntaskan secepatnya.
Pewarta: SukarliEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
