Yogyakarta (ANTARA) - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kaji program kesejahteraan rakyat atau kesra dan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kunjungan kerja ke luar daerah, 12-14 Februari 2026.
"Dalam memperdalam referensi terkait pengelolaan program kesra, penguatan regulasi pendidikan serta kesiapan penerapan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), kami ke DPRD DIY," ujar Wakil Ketua Komisi IV tersebut, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ketika dikonfirmasi, usai pertemuan, Jumat.
Gt Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, bahwa kunjungan kerja mendapatkan gambaran konkret terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan publik.
Baca juga: DPRD Kalsel dorong hilirisasi jadi penguat petani dan peternak lokal
“Kami memperoleh banyak masukkan positif, khususnya dalam hal perencanaan program kesejahteraan rakyat, penguatan regulasi pendidikan, serta kesiapan penerapan KRIS. Hal ini menjadi referensi penting bagi kami untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalsel,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kalsel, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya.
Menerima rombongan wakil rakyat Kalsel dengan pimpinan Gt Iskandar tersebut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD DIY Tri Suyutiyanto.
Dalam pertemuan, Jum'at tersebut, Kabag Persidangan DPRD DIY memaparkan berbagai program kesejahteraan rakyat yang mereka realisasikan bersama pemerintah daerah, termasuk strategi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Baca juga: DPRD Kalsel melirik UOBK untuk layanan kesehatan lebih baik
Di sektor pendidikan, pembahasan menitikberatkan pada regulasi peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali informasi terkait tindak lanjut penerapan KRIS serta kesiapan pemerintah daerah dari sisi sarana dan prasarana rumah sakit, dukungan kebijakan, hingga penguatan fungsi pengawasan.
