Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan membahas pembenahan sistem pengelolaan sampah melalui audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna mendorong transformasi pengelolaan sampah.
Wakil Bupati Tapin H Juanda mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk berdampak pada naiknya volume sampah harian, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dan infrastruktur pengelolaan.
“Kami ingin memastikan Tapin memiliki sistem manajemen sampah yang terintegrasi. Bukan sekadar memindahkan sampah, tetapi bagaimana mereduksi sejak dari rumah tangga hingga optimalisasi di hilir,” ujar Juanda saat dikonfirmasi di Rantau, Kabupaten Tapin, Jumat.
Menurut Juanda, pendekatan yang selama ini bertumpu pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan jangka panjang.
"Pembenahan difokuskan pada penguatan pengurangan sampah dari sumber, peningkatan peran bank sampah, dan pengembangan fasilitas pengolahan yang mampu menekan residu ke TPA," tambahanya.
Baca juga: Pemkab Tapin perkuat SDM lewat kerja sama Briton
Dalam audiensi, ucap Juanda, Pemkab Tapin memaparkan kebutuhan dukungan regulasi, pendampingan teknis, serta peluang kolaborasi program pusat dan daerah agar kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif.
"Pemkab Tapin menargetkan pembenahan sistem ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus menekan dampak pencemaran akibat penumpukan sampah seiring pertumbuhan wilayah," kata Juanda.
Pemkab Tapin bahas transformasi pengelolaan sampah ke KLH
Jumat, 13 Februari 2026 15:02 WIB
Wakil Bupati Tapin H. Juanda (tengah) berdiskusi dengan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana pada audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jumat (13/02/2026). (ANTARA/HO-Pemkab Tapin)
Kami ingin memastikan Tapin memiliki sistem manajemen sampah yang terintegrasi. Bukan sekadar memindahkan sampah, tetapi bagaimana mereduksi sejak dari rumah tangga hingga optimalisasi di hilir,”
