Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memaksimalkan pengelola aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan tercapai Rp600 miliar lebih pada 2025.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan, aset daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta turut mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, pengelolaan dan pemanfaatan aset yang banyak dimiliki pemerintah kota dapat dilakukan dengan lebih sistematis, terawasi dan penuh tanggung jawab.
"Aset-aset yang kita miliki tentu harus memberikan manfaat yang optimal secara ekonomi sebagai sumber PAD. Jangan biarkan aset daerah mati dan menimbulkan beban pemeliharaan yang berlebih," ujarnya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: PAD sektor pariwisata dan olahraga masih rendah
Ikhsan menyoroti terjadinya pengurangan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang kini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, kondisi ini tentunya berdampak langsung terhadap program-program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Ikhsan menyatakan, dengan berkurangnya dana transfer pusat, pemerintah daerah diminta untuk lebih mandiri secara fiskal dengan cara menggali potensi yang dimiliki melalui pengoptimalan aset daerah.
Dia meyakini optimalisasi aset dan BMD dapat menjadi salah satu kunci strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menambah risiko beban pajak dan retribusi kepada masyarakat.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin tetapkan PAD Rp718 miliar pada APBD-P 2025
"Ini jadi hikmah tersendiri bagi kita bahwa dana transfer pusat ini bukan dana abadi. Pemahamannya sudah berbeda. Makanya kita didorong untuk berpikir keras dan kreatif bagaimana caranya meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset daerah, bukan dengan menaikkan pajak atau retribusi lainnya," katanya.
Ikhsan berharap setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu berperan aktif sebagai penghasil pendapatan bagi daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
"Dari sini kita harus berpikir keras. Pemanfaatan aset daerah bisa dilakukan dengan berbagai skema, tentu dengan memperhatikan aturan. Kita harap SKPD mampu mengeluarkan seluruh potensinya untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD kota," demikian katanya.
