Pemkot Banjarmasin evaluasi rendahnya serapan anggaran triwulan 1

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melakukan evaluasi masih rendahnya serapan anggaran pada triwulan 1 yang tidak mencapai target 20 persen dari total pelaksanaan APBD 2026.

"Realisasi serapan anggaran kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan," ujar Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR di Banjarmasin, Rabu.

Yamin menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program prioritas pembangunan triwulan I tahun anggaran 2026 yang awalnya ditarget dapat menyerap anggaran sebesar 20 persen dari pagu APBD 2026 sebesar Rp2,2 triliun.

Namun kenyataannya hanya terealisasi hingga April 2026 di angka 14 persen atau sekitar Rp324 miliar.

Baca juga: Banjarmasin perkuat aturan kawasan tanpa asap rokok

Dia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana.

Namun, dia tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.

Menurut Yamin, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan.

Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.

"Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Yamin pun menargetkan April hingga Mei 2026 menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar-benar berjalan di lapangan.

Baca juga: Banjarmasin teken PKS olah sampah jadi energi dengan Banjar dan Batola

Selain itu, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana meminta peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.

“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.

Baca juga: Pemkot Banjarmasin minta dukungan perluasan wilayah ke Pemprov

Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum. Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis. Target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September–Oktober 2026.

"Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama," kata Dolly.

Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemkot Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.