Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Dewan Perwakillan Rakyat Daerah Barito Kuala (DPRD Batola), Kalimantan Selatan M Haris Isroyani mengatakan, upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, Sekretariat Dewan DPRD Batola terus melakukan optimalisasi pelayanan terhadap anggota DPRD.
"Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan serta penyempurnaan tata kelola pelayanan berbasis kebutuhan," ujar Sekretaris DPRD Batola M Haris Isroyani, selepas Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel, di Ruang Rapat H Maksid Lantai III Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Rabu.
Selain itu, sebut dia, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam proses optimalisasi tersebut.
"Tujuannya adalah, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan legislatif dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucapnya.
Upaya tersebut, harap dia, dapat mendorong DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utamanya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan agar lebih maksimal serta menciptakan hubungan kerja harmonis dan profesional antara sekretariat dan para anggota dewan.
"Yang paling utama adalah, terjalinnya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif," ungkap Sekwan DPRD Batola.
Serta sinergitas Sekretariat DPRD dan Bagian Pemerintahan, sambung dia, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Sekretariat DPRD menjalin sinergi erat dengan Bagian Pemerintahan Setda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegasnya.
Kolaborasi tersebut, sebut dia, difokuskan pada penyelarasan agenda strategis antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam proses perumusan kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum.
"Sinergitas ini diwujudkan melalui koordinasi intensif, pertukaran data dan informasi serta dukungan administratif terintegrasi," tandasnya.
Lebih lanjut M Haris Isroyani mengemukakan, tujuannya adalah, menciptakan keselarasan antara keputusan politik DPRD dan kebijakan teknokratik pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
"Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas unit, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan responsif, transparan dan akuntabel," katanya.
Kemudian, papar dia, ada empat isu strategis berupa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, adaptasi tranaformasi digital, peningkatan transformasi dan pelayanan publik serta penyusunan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
