Batulicin (ANTARA) - Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Yulian Herawati, mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di "Bumi Bersujud" atas diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada periode 2019.
"Disdukcapil Tanah Bumbu adalah insan birokrasi yang tangguh dan layak menjadi teladan oleh dinas lain," kata Bupati Tanah Bumbu And Rudi Latif yang di wakili Yulian Herawati di Batulicin Selasa.
Baca juga: Tanah Bumbu Regent receives appreciation from Higher Prosecutor Office
Yulian mengatakan, dedikasi dan kerja keras para staf dan pejabat Disdukcapil patut dijadikan contoh oleh Dinas lain dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat
Ia menyebut perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Disduca[pil Tanah Bumbu elah membuktikan bahwa pegawai Disdukcapil adalah insan birokrasi yang tangguh dan layak menjadi teladan.
"Predikat yang diraih pada perode 2019 bukan pencapaian kecil. Ini adalah bukti nyata bahwa integritas, kerja keras, dan semangat pelayanan sudah melekat dalam budaya kerja di sini," ucap Yulia.
Yulian menambahkan, meski sempat mengalami jeda karena berbagai tantangan dan keterbatasan, semangat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2026 kini kembali menyala.
Menurutnya, perjalanan menuju WBBM bukan tentang pencitraan, tetapi tentang menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, adil, dan penuh empati.
"Saya percaya, Disdukcapil sudah punya fondasi kuat. Tinggal kita perkuat komitmen, konsistensi, dan budaya pelayanan yang prima," tegasnya.
Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu Gento Hariyadi, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan predikat WBBM tahun 2026.
Baca juga: Pemkab Tanah Bumbu pastikan Renja 2026 selaras dengan visi misi kepala daerah
"Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan layanan publik, penguatan sarana dan prasarana, pengembangan layanan online, serta penerapan standar ISO 27001," kata Gento.
Semangat menuju WBBM ini searah dengan misi Tanah Bumbu 2025-2030 kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif. Yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
