Banjarmasin (ANTARA) - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kalimantan Selatan (RAPBD-P Kalsel) Tahun 2025 dari perkiraan alami defisit atau selisih kurang Rp2, 5 triliun lebih.
Hal itu terungkap ketika Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan rencana Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD-P pemerintah provinsi (Pemprov) 2025 pada rapat paripurna DPRD setempat di Banjarmasin, Senin.
Baca juga: BPKAD HST: Penyesuaian TPP ASN dipicu defisit dan efisiensi anggaran
Dalam KUA-PPAS RAPBD-P 2025, Wakil Gubernur (Wagub) Hasnuryadi mengungkapkan, proyeksi pendapatan daersh Rp9, 7 triliun lebih, belanja daerah Rp12, 2 triliun lebih, berarti defisit Rp2, 58 triliun lebih.
"Defisit anggaran tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan," ujar orang nomor dua di jajaran Pemprov Kalsel tersebut pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK dengan didampingi dua Wakil Ketua masing-masing H Kartoyo SM dan Desy Oktavia Sari.
Diterangkan, pembiayaan dalam KUA-PPAS RAPBD-P Kalsel 2025 dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.
Wagub Hasnuryadi menjelaskan, bahwa penyusunan KUPA-PPAS RAPBD-P tersebut secara cermat, berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden,” demikian Hasnuryadi.
Baca juga: Presiden: Defisit anggaran tahun 2025 dikelola secara hati-hati
