Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.
Baca juga: Danantara dan era baru industri investasi di Indonesia
“Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan kehadiran Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.
“Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.
Baca juga: ANTARA gelar pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa se-Pulau Bangka
Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.
“Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.
"Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain," kata Prabowo.
Baca juga: BUMN setor dividen Rp85,5 triliun untuk Negara
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN
