Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan proses verval untuk 1.788.851 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Verval tersebut dilakukan dengan enam kriteria berdasarkan kelompok kerja (pokja), yakni honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
“Kementerian PANRB bersama BKN sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paruh waktu,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Untuk diketahui, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar.
Kementerian PANRB pun telah menetapkan sekitar 1,28 juta formasi untuk rekrutmen CASN 2024.
Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pihaknya melibatkan BPKP dalam verval tenaga non ASN tersebut.
BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja Kriteria 1, serta Tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja Kriteria 2-6.
“Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada 1 kriteria sesuai dengan pokja masing-masing,” jelas pria yang akrab disapa Yomo ini.
Adapun hasil verval tenaga non ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB yaitu kriteria 2 mencapai 89,87 persen, kriteria 3 sudah 100 persen, kriteria 4 mencapai 63,33 persen, kriteria 5 sudah 100 persen, dan kriteria 6 mencapai 99,52 persen.
Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK.
Sementara itu terkait platform digital manajemen ASN, Kementerian PANRB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi.
Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada Portal Layanan Aparatur Negara.
Baca juga: Menpan RB: Seleksi CPNS sekolah kedinasan mulai Mei, CASN Juni
Baca juga: Menpan RB apresiasi Peruri akselerasi SPBE-integrasi layanan digital
Baca juga: Kementerian PANRB optimalisasi pemanfaatan MPP digital di 24 daerah
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung