Tanjung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (KPU Prov Kalsel) menyebutkan 12 petugas badan adhoc yang meninggal dunia saat bertugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum menerima santunan kematian dari KPU RI.
Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalsel Nida Guslaeli Rahmadina mengatakan petugas badan adhoc yang belum menerima santunan kematian terdiri dari Kabupaten Kotabaru sebanyak dua orang, Kabupaten Tanah Bumbu (dua orang), Kabupaten Tanah Laut (tiga orang), Kabupaten Tapin (empat orang), dan Kota Banjarmasin (satu orang).
Baca juga: Sembilan petugas badan adhoc Pemilu di Tabalong terima santunan
"Laporan yang masuk sebanyak 12 petugas badan adhoc belum terima santunan kematian," kata Nida di Tabalong, Sabtu.
Saat ini, Nida menuturkan KPU RI baru merealisasikan santunan kematian kepada dua petugas badan adhoc dan tujuh petugas menerima santunan sakit di Kabupaten Tabalong.
Para petugas badan adhoc di Provinsi Kalsel yang meninggal dunia tersebut terhitung sejak pelantikan hingga perhitungan suara pada 20 Februari 2024.
Nida menyebutkan penyebab kematian petugas badan adhoc Pemilu karena faktor kelelahan, kecelakaan, faktor usia dan menderita penyakit bawaan.
Baca juga: Anggota KPPS Tabalong meninggal dunia terima santunan
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap menyerahkan santunan kematian bagi dua petugas badan adhoc Pemilu 2024 yang meninggal dunia dan tujuh petugas menderita sakit di Kabupaten Tabalong.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dan Kapolres Tabalong AKBP Anib Bastian pun menyerahkan santuan kepada petugas badan adhoc yang menderita sakit saat maupun usai pemungutan suara.
Selain menyerahkan santunan, Komisioner KPU RI bersama rombongan juga memantau Pungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
Pelaksanaan PSU di TPS tersebut mendapat pengamanan dari jajaran Polres Tabalong, Kodim 1008/Tabalong dan Linmas dengan jumlah pemilih yang mencoblos ulang sebanyak 121 orang dari 214 pemilih yang masuk DPT.
Baca juga: Bawaslu Kalsel soroti KPPS kelelahan akibat keterlambatan logistik
