Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Meidiyah Indeswari meminta opini Wajar Tanpa Pengecualian laporan keuangan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan harus dipertahankan.
"Keberhasilan Pemprov Kalsel dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalsel meraih opini WTP harus bisa dipertahankan," ujarnya di Kota Banjarbaru, Kamis.
Ia mengatakan hal tersebut usai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel dari pejabat lama Sumitro kepada pejabat baru M Masykur di gedung Idham Khalid pusat perkantoran Pemprov Kalsel.
Menurut dia, LKPD seluruh Kalsel yang telah meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pencapaian luar biasa sehingga ke depan harus dipertahankan.
"Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya baik kabupaten maupun kota berhasil meraih opini WTP atas LKPD sehingga patut diapresiasi," ujarnya.
Dijelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara BPKP dan pemerintah daerah sehingga bisa mengelola sistem keuangan dengan baik dan benar.
"Kami sebagai mitra kerja pemerintah daerah siap memberikan pendampingan sekaligus mengawal pengelolaan sistem keuangan daerah dan pembangunan yang dilaksanakan," ucapnya.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya siap menjalin kerja sama dan koordinasi dengan BPKP Kalsel sehingga pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai aturan.
"Kemitraan dalam rangka kerja sama dan koordinasi dengan BPKP Kalsel sudah berjalan. Ke depan, koordinasi akan terus ditingkatkan sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan," ujarnya.
Dikatakan, seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kalsel diminta jangan segan-segan meminta saran maupun masukan kepada BPKP Kalsel sehingga pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.
"Komunikasi dan koordinasi pimpinan SKPD dengan BPKP harus ditingkatkan sehingga jika ada yang belum dikuasai atau harus dibenahi maka secepatnya bisa dilengkapi," katanya.
