Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengemukakan harapan tersebut, Kamis sesudah rombongan Komisinya bertemu dengan BPH Migas di Jakarta.
"Kita harapkan BPH Migas dapat mengambil langkah serius untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi kuota BBM dan penambahan Stasiun Pompa Bahan Bakar Nelayan (SPBBN) bagi nelayan Kalsel sebagai solusi konkret atas permasalahan yang mereka hadapi," tegas Imam.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, permasalahan yang nelayan provinsinya hadapi tersebut karena kekurangan kuota atau jatah BBM terutama jenis solar bersubsidi.
Sebagai sebab akibat dari kekurangan kuota BBM tersebut para nelayan di pesisir timur/tenggara Kalsel seperti Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) kesulitan melaut (menangkap ikan di laut).
"Permasalahan BBM itu memberikan dampak signifikan bagi para nelayan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
Sebagai contoh dari dampak permasalahan BBM menghambat kegiatan operasional nelayan, pada gilirannya, mempengaruhi ekonomi mereka serta pasokan ikan bagi masyarakat.
Kekurangan tersebut menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan dan stabilitas ekonomi yang ada di Banua Kalsel.
Menanggapi permasalahan BBM nelayan tersebut, saat pertemuan dengan rombongan Komisi II DPRD Kalsel di Jakarta Rabu (29/11/23), Direktur BPH Migas Sentot Harijady Branjanto Tri Putro menyatakan, pihaknya mencatat segala aspirasi yang para wakil rakyat “Rumah Banjar” sampaikan.
"Segala masukkan atau isu kami dapat akan menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan-kebijakan mereka ke depan guna mendukung perekonomian masyakat petani lebih-lebih lagi Kalsel sebagai pintu gerbang serta penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Sentot.
Sebagai catatan Kotabaru, Tanbu dan Tala merupakan sentra ikan laut bagi Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
