Politik dan hukum kemarin dari deteksi dini kekerasan pada anak hingga Pemilu 'Jurdil'

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Faisol Ali menyaksikan penandatanganan kerja sama penerapan Edukasi Publikasi Lintas Instansi (EPLIn) oleh Pemkot Banjarmasin dan Banjarbaru. (ANTARA/HO- Biro Kalsel)

Tanjung (ANTARA) - Sejumlah berita politik dan hukum disiarkan pada Jumat (10/11) mulai dari deteksi dini dan kolaborasi cegah kekerasan terhadap anak hingga Pemilu 'Jurdil'.

Berikut rangkuman seputar berita politik dan hukum di Kalimantan Selatan yang menarik untuk dibaca kembali

1. Cegah kekerasan terhadap anak dianjurkan deteksi dini dan kolaborasi

Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi menganjurkan atau menyarankan perlu deteksi dini dan kolaborasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selengkapnya baca di Sini

2. Kemenkumham Kalsel gendeng Pemkot Banjarmasin dan Banjarbaru luncurkan EPLIn

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin dan Banjarbaru dengan meluncurkan Edukasi Publikasi Lintas Instansi (EPLIn).

Selengkapnya baca di Sini

3. DPRD Kalsel nyatakan tak semua aspirasi warga ditangani Pemprov

Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Athaillah Hasbi menyatakan tidak semua aspirasi yang disampaikan warga itu menjadi kewenangan yang ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selengkapnya baca di Sini

4. Warga Banjarmasin harapkan Pemilu 2024 betul-betul "Jurdil"

Warga Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi agar betul-betul jujur dan adil atau Jurdil.

Selengkapnya baca di Sini

5. Gubernur Kalsel: DPRD punya peran penting

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin mengatakan DPRD mempunyai peran penting terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Selengkapnya baca di Sini