Tanjung (ANTARA) - Pengunjuk rasa "menyerbu" Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan karena tidak terima salah satu orang warga hanya boleh memilih calon presiden dan calon wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Seger Waras.
Penolakan ini karena warga tersebut mengantongi kartu identitas dengan domisili Pulau Jawa dan bukan warga Desa Seger Waras Kabupaten Tabalong.
Baca juga: KPU Tabalong terima Bendera Kirab Pemilu 2024
Ia pun mengumpulkan massa untuk melakukan aksi protes atas penolakan tersebut ke kantor KPU setempat.
Aksi massa bertindak anarkis melempari anggota Dalmas Polres Tabalong hingga membuat kobaran api di sekitar lokasi menjadikan suasana tidak kondusif.
Petugas pengamanan pun menyemprotkan air dari armada "watercannon" untuk berusaha memecah kerumunan warga yang berunjuk rasa.
Tim pengurai massa dengan senjata "flash ball" mengeluarkan gas air mata turut maju untuk mengendalikan situasi dan membubarkan pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ke kantor KPU Tabalong ini bagian dari simulasi Sistem Pengamanan Kota Oeprasi Mantap Brata 2023-2024 sebagai bukti kesiapan jajaran Polres, Kodim 1008/Tabalong dan para pihak terkait dalam pengamanan Pemilu 2024.
Baca juga: KPU Tabalong: 16 Parpol lengkapi perbaikan bacaleg
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan simulasi sistem pengamanan kota yang dilakukan jajaran TNI/Polri dibantu Satuan Polisi Pamong Praja.
"Saya optimis tim pengamanan Pemilu 2024 sudah siap, tinggal dukungan seluruh elemen masyarakat akar pelaksanaan pemilu aman dan nyaman," ungkap Anang.
Kapolres Tabalong AKBP Anib Bastian mengatakan jumlah personel pengamanan Pemilu 2024 sekitar 400 orang lebih termasuk dari Polda Kalsel.
"Dari 906 TPS di Tabalong hanya tiga TPS tergolong sangat rawan di Lapas dan Rutan Tanjung," ujar Anib.
Baca juga: HMI Gelar dialog publik, hadirkan KPU, Bawaslu dan KAHMI Tabalong
