Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengatakan, belanja daerah yang disiapkan pemerintah kota tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun.
"Belanja daerah tahun 2024 dalam rancangan APBD diproyeksi sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga," ujar Aditya di Kota Banjarbaru, Ahad.
Menurut Aditya, pihaknya sudah menyampaikan rancangan APBD tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD yang dihadiri seluruh anggota dewan, sekda dan pimpinan SKPD Pemkot Banjarbaru, Sabtu malam.
Aditya menyebutkan, belanja operasi selama satu tahun diproyeksikan sebesar Rp1,08 triliun, belanja modal sebesar Rp297 miliar dan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp5,2 miliar.
Sementara, dari sisi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp329,3 miliar dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.
"Proyeksi pendapatan dan belanja daerah itu terjadi selisih sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp90,7 miliar yang ditutupi dengan Silpa, dana cadangan daerah dan pembiayaan," ucap Aditya.
Disebutkan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp90,2 miliar, dana cadangan daerah yang dialokasikan sebesar Rp20 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp19,4 miliar.
Ditekankan Aditya, penyusunan rancangan APBD tahun 2024 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah juga memperhatikan sejumlah hal khusus.
Aditya menuturkan, hal khusus yang dilakukan yakni mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sesuai amanat undang-undang demi peningkatan pelayanan pendidikan.
Kemudian, mengalokasikan dana anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji pegawai untuk peningkatan pelayanan bidang kesehatan sesuai amanat undang-undang.
"Kami juga memperhatikan belanja pembangunan infrastuktur, belanja fungsi pengawasan dan belanja peningkatan kompetensi ASN dan belanja pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal," ujarnya.
Diharapkan, rancangan APBD 2024 yang telah disampaikan diharapkan bisa dibahas bersama antara badan anggaran DPRD dan tim Pemkot Banjarbaru sehingga bisa segera disahkan menjadi perda.
