"Memang secara persentase peningkatannya tidak signifikan, tapi hal tersebut harus menjadi perhatian bersama," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu siang.
Ia menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel, yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih tersebar di 13 kabupaten/kota, pada 2019 tercatat 281 kasus meningkat menjadi 297 kasus pada 2020.
Kemudian 2021 tercatat 333 kasus meningkat menjadi 663 kasus pada tahun 2022, ungkap Adi Santoso, usai rapat kerja dengan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel.
"Peningkatan kasus kekerasan tersebut antara lain karena tingkat kesadaran warga yang meningkat sehingga berani memberikan laporan," kata Adi Santoso.
Berdasarkan data, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022 tertinggi Kota Banjarmasin 194 kasus, Banjarbaru 67, dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) 65 kasus.
Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel yang terendah Kabupaten Balangan 19 kasus, kemudian Tanah Laut (Tala) 21 dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 22 kasus.
Menanggapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalse Muhammad Syaripuddin meminta Dinas P3A menggandeng Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan penelitian sebab terjadi peningkatan kekerasan itu.
"Hasil penelitian itu menjadi acuan kerja Dinas P3A provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut.
Ia berharap, dari hasil penelitian itu ada aksi masing-masing pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) dalam upaya bersama menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Rapat kerja bersama Dinas P3A Kalsel mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV Firman Yusi didampingi Wakil Ketuanya Gina Mariati.
