“Kehadiran kami untuk mengetahui kesiapan Satpol-PP dan Linmas dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk pembentukan linmas desa/kelurahan di masing-masing kecamatan,” ujar pimpinan rombongan Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita Ayu Febria, Kamis (19/1).
Dalam kaitan pembentukan linmas desa/kelurahan, Siti Noortita Ayu Febria juga mempertanyakan ada tidaknya dukungan anggaran baik kabupaten, provinsi maupun berasal dari anggaran lainnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel juga menyinggung perlunya pengaktifan Satpol-PP di perbatasan-perbatasan.
Mengingat, sebut dia, wilayah Batola berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas (Kalteng).
Anggota Komisi I DPRD Kalsel H Sahrujani menanyakan penerapan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, terutama dari aspek linmas yang keberadaannya di desa dinilai penting kendati menyangkut anggaran sering menjadi persoalan.
Terkait anggaran linmas desa, Sahrujani berpandangan, bisa dikoordinasikan ke Kemendes PDTT, agar alokasi tahun 2024 memungkinkan melalui dana desa.
Sedangkan untuk kelurahan, menurut dia, memungkinkan melalui APBD.
Khusus menyangkut optimalisasi peran dan fungsi linmas, dia menyatakan, bisa difokuskan di Satgas Linmas atau di Pol-PP kabupaten/kota jika memang di sediakan daerah.
Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar memaparkan, kesiapan Batola dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah membentuk linmas desa dan kelurahan, dimana per desa/kelurahan masing-masing berjumlah 10 orang.
Selain telah membentuk linmas desa/kelurahan, tambah Fajar, Satpol-PP dan Linmas Batola pada tahun 2023 akan menyelenggarakan beberapa rakor bagi para camat, forkopimcam dan pihak terkait.
Sementara bagi para anggota linmas desa/kelurahan di 17 kecamatan, terang dia, akan diberikan pelatihan dasar (latsar).
“Untuk rakor dan pelatihan dasar ini dialokasikan anggaran sekitar Rp280 juta. Semoga anggaran yang tersedia kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan optimal,” terangnya.
Kabid Linmas Satpol-PP Batola Sarbandi menambahkan, keberadaan linmas desa/kelurahan sebenarnya memiliki fungsi sangat komplit.
Mereka bukan saja berperan ketika pelaksanaan pemilu, tambaah dia, namun juga menjadi garda terdepan jika terjadi persoalan kemasyarakatan maupun adanya musibah atau bencana alam.
Mengingat pentingnya peran linmas, Sarbandi berharap, ke depan hendaknya keberadaan linmas desa/kelurahan menjadi bahan pertimbangan bersama, khususnya menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan dasar mereka.
Maulana, Kabid Linmas Satpol-PP dan Damkar Kalsel mengutarakan, sebelumnya linmas berada di Kesbangpol dan baru di tahun-tahun terakhir ditempatkan di lingkup Satpol-PP, sehingga menyangkut anggarannya masih menjadi bahan pemikiran.
Maulana mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi ke Dinas PMD Provinsi Kalsel menyangkut anggaran, namun belum menemukan solusi.
"Sementara untuk kabupaten/kota PMD tidak memiliki kewenangan mengatur," demikian tutupnya.
Kehadiran rombongan Komisi I DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani disambut Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar dan Sekretaris Hj Sri Wahidah beserta seluruh jajaran.
