Ke Lima Pilar tersebut yaitu, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kemudian Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Berikutnya, Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, dan Penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi.
Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Wilayah II BKKBN RI, Sunarto, S.E, MM pada sambutan pembukaan Rekonsiliasi TPPS dan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Màhligai Sultan Adam, Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Kamis.
Sunarto mengatakan, dalam rangka penyelarasan persepsi dan komitmen tersebut, yang harus dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu, menyiapkan dan melaksanakan program Percepatan Penurunan Stunting, melakukan pertemuan rekonsiliasi TPPS hasil evaluasi BPKP dan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Tadi sudah jelas, lengkap bagaimana potret hasil pelaksanaan penurunan stunting di Provinsi Kalsel, sudah ada rekomendasi ada perwakilan BPKP, dapat dijadikan acuan untuk melakukan rencana aksi lebih lanjut,” Katanya.
Sunarto, menambahkan, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2021, prevalensi angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan, turun hanya 1,75 persen, dari 31,75 persen pada Tahun 2019 menjadi 30,0 persen pada Tahun 2021.
Sementara itu angka stunting secara Nasional turun sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen pada Tahun 2019 menjadi 24,4 persen pada Tahun 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kalsel yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, sahbirin Noor, mengakui angka stunting di Kalsel tinggi mencapai 30 Persen, atau setiap kelahiran Tiga orang anak, maka satunya stunting.
“Karena ini sudah luar biasa kita harus memiliki upaya upaya penurunan stunting dengan cara luar biasa,”Kata Fajar.
Fajar menjelaskan, yang pertama dilakukan untuk menurunkan stunting harus membangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjadikan program penurunan stunting menjadi prioritas, terlebih hal itu telah menjadi amanah Presiden Jokowi.
“acara hari ini itu dalam rangka membangun komitmen bersama, upaya-upaya untuk penurunan stunting itu banyak, dan akan melibatkan berbagai stake holder, antara lain SKPD baik itu Kesehatan, Sosial, Perikanan, PUPR dan juga dari pihak swasta serta Masyarakat”katanya.
Fajar menambahkan, ada beberapa program yang dirasa masih belum tepat, melalui rekonsiliasi ini menjadi evaluasi dan koreksi untuk bisa diperbaiki.
Fajar optimis, target angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai di Kalimantan Selatan.
Fajar menyampaikan, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari total 30 Persen angka stunting di Kalimantan Selatan, tersebar di 13 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Banjar 40,2 Persen, Tapin 33,5 Persen, Barito Kuala 32,4 Persen, Balangan 32, 3 Persen, Tanah Laut 31 Persen, Hulu Sungai Tengah (HST) 29,6 Persen, Tabalong 28,2 Persen, Banjarmasin 27,8 Persen, KotaBaru 21,8 Persen, Hulu sungai Utara (HSU) 20,9 Persen, Banjarbaru 19 Persen, dan Tanah Bumbu 18,7 Persen.
Kegiatan rekonsiliasi ini dikuti oleh, Inspektur Inspektorat Wilayah II BKKBN RI Sunarto, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kalsel Fajar Desira, Kepala BPKP Kalsel Rudy Harahap, Kepala Perwakilan BKKN Kalsel Ramlan, Unsur Ketua TPPS Tingkat Kabupaten, dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kalsel.
