Anggaran Pendidikan Diminta Murni 20 Persen

"Kita minta di bawah kepemimpinan Panam Birin (H Sahbirin Noor) ke depan Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD setempat khusus untuk bidang pendidikan," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.

Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut tidak termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

"Selain itu, alokasi sebesar 20 persen anggaran pendidikan tersebut yang mengelolanya Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi, bukan keseluruhan yang tersebar pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," lanjutnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu berkeyakinan, pendidikan di provinsinya bisa lebih maju, jika Disdik yang mengelola anggaran 20 persen tersebut.

"Kan selama ini yang namanya 20 persen untuk pembangunan pendidikan di provinsi kita termasuk dana dekonstrasi (dari pusat), seperti BOS," tutur mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu.

Begitu pula alokasi dana 20 persen untuk pendidikan tersebut, antara lain termasuk hibah kepada perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pada SKPD lain yang menyelenggarakan pendidikan.

Alasan perlunya pengelolaan dana 20 persen tersebut oleh Disdik Kalsel, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana komputer itu,, agar terjadi pemerataan pembangunan pendidikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.

Karena di daerah pemilihan (dapil) dia saja banyak bangunan Sekolah Dasar (SD) yang sudah kurang layak lagi, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang.

Sebagai contoh masih ada sekolah yang memiliki laboratorim bahasa, serta kimia atau ilmu pengetahuan alam, demikian Yazidie.

Saran atau pendapat Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel itu berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat tahun anggaran 2015.

Penyampaian LKPj kepala daerah tahun 2015 itu disampaikan Paman Birin yang belum "seumur jagung" sebagai gubernur provinsi tersebut pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman di Banjarmasin, Senin (28/3) lalu.