Banjarmasin (ANTARA) - Bantuan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk kajian pembentukan Kabupaten Tanah Kambatang Lima atau Takam5 bisa melebihi janji semula yang gagal masuk perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2022.
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Kalsel Syairi Muchlis dan Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Takam5 Roby Rabiansyah mengungkapkan itu usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Senin siang.
"Kami bersyukur dan berterima kasih atas janji kemungkinan bertambahnya bantuan pembiayaan untuk kajian pembentukan Kabupaten Takam5," ujar Ketua DPRD "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru dan Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten baru di daratan Kalimantan atau Kalsel tersebut.
"Tapi jangan terulang kejadian seperti janji semula membantu Rp250 juta untuk biaya kajian pembentukan Kabupaten Takam5 pada APBD-P Kalsel 2022. Ternyata tidak ada," ujar Syairi dan Roby menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD provinsi setempat.
Janji membantu Rp250 juta itu Ketua DPRD Kalsel H Supian HK lontarkan saat RDP dengan Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Takam5 bersama puluhan warga perwakilan masyarakatnya pada 23 Desember 2021.
Mereka menambahkan, dari hasil RDP yang juga hadir beberapa pejabat instansi terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel kemungkinan bantuan pembiayaan Rp500 juta pada APBD Murni Tahun 2023.
"Sedangkan berdasarkan perjanjian dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin untuk kajian pembentukan Kabupaten Takam5 tersebut Rp400 juta," demikian Syairi dan Roby.
Sementara saat RDP (14/11/22) terungkap antusias untuk percepatan pembentukan Kabupaten Takam5 sehingga berani mengeluarkan dana terlebih dahulu Rp70 juta untuk kajian pembentukan kabupaten baru tersebut.
Sebab bila dikaitkan antara rencana bantuan Pemprov Rp250 juta dan permintaan ULM untuk kajian pembentukan Kabupaten Takam5 sebesar Rp400 juta berati Tim atau warga masyarakat setempat harus menyediakan dana Rp150 juta.
Pada kesempatan terpisah Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas menyatakan, Alhamdulillah ada kesepakatan dengan Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Takam5.
"Untuk bantuan pembiayaan kajian pembentukan Kabupaten Takam5 masuk dalam APBD Murni Kalsel 2023," ujarnya didampingi Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani.
"Insya Allah, mudah-mudahan Januari 2023 sudah tahu nilai atau angka bantuan tersebut. Karena saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat masih membahas RAPBD 2023," demikian Suripno.