Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur menemui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membicarakan persoalan jalan putus di sekitar kawasan pertambangan.
Ketua Komisi III Hasanuddin Murad atau akrab dengan sapaan Hasan sebelum Komisinya bertolak ke Jakarta, Kamis menyatakan, persoalan jalan trans Kalimantan atau jalan nasional yang putus pada ruas Satui (171 km timur Banjarmasin) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu serius.
Oleh karenanya pada kesempatan pertama atau kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 27 - 29 Oktober 2022 Komisi IIII yang juga membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Perhubungan mengonsultasikan ruas jalan Satui yang putus, ujar mantan Bupati Barito Kuala (Batola) Kalsel dua periode itu.
Pasalnya berdasarkan keterangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel dengan mengutip pernyataan Kementerian PUPR bahwa longsor/putusnya ruas jalan Satui bukan bencana alam, kutip mantan anggota DPR RI itu.
Oleh sebab itu, tidak bisa menggunakan uang tanggap darurat untuk memperbaiki/menyambung jalan nasional yang putus pada kawasan pertambangan.
Selain itu, jalan nasional menuju Batulicin (260 km timur Banjarmasin), ibukota Tanvu tersebut kini sedang perbaikan/peningkatan dengan menggunakan APBN cukup besar, lanjut Hasan mengutip keterangan BPJN Kalsel.
Namun BPJN Kalsel terus menangani jalan longsor/putus tersebut minimal bisa lewat kenderaan bermotor roda dua, sedangkan untuk kenderaan bermotor roda empat melalui jalan alternatif yang sudah pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanbu siapkan.
"Pihak BPJN Kalsel juga melakukan penelitian apakah pada kawasan jalan longsor/putus masih bisa dilanjutkan atau beralih untuk lebih permanen, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Batola itu.
"Kita berharap penanganan jalan nasional lintas timur Kalsel atau km171 Satui segera, karena selain merupakan kebutuhan orang banyak juga mengakses ke Kalimantan Timur (Kaltim)," demikian Hasan.
