DPRD Kaji Pengawasan Dana Desa

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Syahdillah di Amuntai, Selasa, mengatakan sesuai tugas dan fungsi komisi I maka ingin mengetahui mengkaji penyaluran dana desa yang anggaran per desa hampir mencapai Rp1 miliar.

"Kita perlu mengetahui bagaimana dana desa telah disalurkan, pengawasan dan kesiapan desa dalam mengelolanya, karena dana desa di 2016 kembali disalurkan dan akan diperiksa BPK," kata Syahdillah.

Dia mengatakan, meski penyaluran dan pengelolaan dana desa di daerah, khususnya di Kabupaten HSU berlangsung cukup lancar, namun pembenahan harus dilakukan.

Wakil Bupati HSU Husairi Abdi saat menerima kunjungan kerja komisi I DPRD Kalsel di Mess Negara Dipa Amuntai berharap Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bisa mengalokasikan bantuan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa agar lebih terampil dalam mengelola dana desa.

Menurut Husairi, untuk penyaluran dana desa, saat ini perlu perbaikan perencanaan, daftar kebutuhan, penyediaan kotak saran dalam pengelolaan dana desa sebagaimana disarankan anggota DPRD Kalsel.

Sekretaris Daerah Kabupaten HSU Eddy Yannor Idur menambahkan, di awal penyaluran dana desa diakui aparat desa agak kewalahan karena harus mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan terkait pengelolaan dana desa, seperti menyusun RPJMDesa dan APBDes.

"Karenanya perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa melalui peningkatan pelatihan dan sosialisasi, minimal dua kali setiap tahun," katanya.

Apalagi, tambah dia, pada penyaluran dan pengelolaan dana desa di 2016, BPK mulai turun kelapangan untuk melakukan audit penggunaan dana desa.