Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin SSos mengharapkan palajar dan mahasiswa agar tanpa pungutan dalam memanfaatkan Taman Budaya provinsi tersebut.
"Kami akan usulkan agar pelajar dan mahasiswa yang melakukan aktivitas seni budaya pada Taman Budaya Kalsel tanpa pungutan," tegasnya saat pertemuan dengan Forum Seni dan Budaya provinsi itu, Banjarmasin, Kamis (28/7/22) siang.
Harapan wakil rakyat dari Partai Gerindra itu sesudah mendengar keterangan dari Forum Seni dan Budaya Kalsel serta pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya provinsi setempat.
"Kecuali kegiatan pelajar mahasiswa itu bersifat komersil, baru dikenakan pungutan," tegas Anggota DPRD Kalsel dua periode itu seraya meminta penataan ulang Taman Budaya yang merupakan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat.
Dengan didampingi beberapa anggota Komisi IV antara lain Athaillah Hasbi SSos SH (Partai Golkar), dia juga minta jangan kembali terulang peristiwa antara Forum Seni dan Budaya Kalsel dengan Taman Budaya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu kaget karena provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota belum memiliki "pengampu" atau korator kebudayaan.
"Saya sependapat bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan pada pembangunan kebudayaan. Tapi siapa bertugas melindungi kebudayaan tersebut, sementara Kalsel belum mempunyai korator," katanya.
"Jangan-jangan kebudayaan atau yang merupakan kearifan lokal Kalsel diambil alih daerah atau negara lain, karena tidak adanya korator kebudayaan," demikian Lutfi Saifuddin.
Dalam pertemuan dengan fasilitas Komisi IV di "Rumah Banjar " (Gedung DPRD Kalsel) itu, baik dari Forum Seni dan Budaya maupun pihak Taman Budaya saling "buka-bukaan" untuk masa depan yang lebih baik terhadap seni dan budaya di provinsi tersebut.
