Banjarmasin (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengatakan,
Membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tidak perlu molok-molok, namun yang terpenting memberi manfaat besar bagi masyarakat.
"Menyusun RPJMDesa harus sesui visi misi dan berdasarkan pertimbangan manfaat yang lebih besar dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pendukung, mengingat setelah dilantik seorang kades sudah menjadi milik semua masyarakat,"ujar Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS, saat membuka Pelatihan Penyusunan RPJMDesa bagi para Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa di Hotel Rodhita Banjarmasin, Jumat (1/10).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menyarankan, dalam membuat RPJMDesa harus fokus terhadap yang lebih diprioritaskan, terutama yang berkaitan kepada kepentingan umum, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Berdasarkan pengamatan, sebutnya, kebanyakan kades dalam penyusunan RPJMDesa lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Menurut bupati, membuat program infrastruktur boleh saja sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dan selaras dengan kebijakan pemkab.
Bupati perempuan pertama di Kalsel ini mengutarakan, saat ini pihaknya tengah membuat sertifikasi jalan dan jembatan dalam rangka untuk mengetahui kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi.
Dengan mengetahui status jalan tersebut, jelas bupati, diharapkan ranah pengerjaan terhadap jalan tersebut tidak terjadi tumpang tindih.
Dikesempatan pelatihan itu yang juga dihadiri Kadis PMD Mochammad Aziz dan Camat Belawang Rusdiansyah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengutarakan, selain program infrastruktur, desa juga bisa membuat program lain yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat seperti program bedah rumah atau program bedah kampung terintegrasi.
“Untuk program bedah rumah ini, jika setahun empat rumah saja bisa dilaksanakan, maka enam tahun sudah 24 rumah yang diperbaiki, itu baru satu periode. Saya kira program seperti ini di samping sangat bermanfaat juga biayanya tidak mahal,” papar bupati.
Terkait pelatihan penyusunan RPJMDesa, bupati perempuan pertama di Kalsel ini menyambut baik pelatihan yang dilaksanakan.
Mengingat amanah dan tugas kades, jelas dia, memiliki tanggung jawab berat serta harus memahami aturan yang berlaku agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menyalahi ketentuan.
“Kami mengharap melalui pelatihan ini para kades dan perangkat desa benar-benar mengikuti kegiatan secara seksama agar materi yang diberikan bisa diserap dan dipahami sebagai bekal untuk menyelenggarakan pemerintahan desa akan mendapatkan pengawasan ketat bisa berjalan dengan baik dan benar,” pesan bupati.
Bupati juga mengatakan, salah satu ukuran keberhasilan, jika pemerintah desa tersebut semakin mampu memberikan pelayanan dan membawa masyarakatnya ke arah kehidupan lebih baik.
