Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin menegaskan, pihaknya sudah bekerja maksimal untuk keluar dari status PPKM level IV melalui berbagai langkah nyata meski pun diputuskan pusat tetap berada di level tersebut.
"Seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru telah berbuat terbaik dan berupaya maksimal keluar dari status PPKM level IV. Namun, diputuskan tetap di level IV sehingga mempertanyakan keputusan pusat itu," ujarnya Selasa.
Diketahui, sesuai pengumuman yang disampaikan KPC-PEN, status PPKM Kota Banjarbaru masih tetap di level IV selama dua pekan ke depan sejak tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2021.
Disebutkan, pemkot giat melakukan vaksinasi dan persentase vaksinasi pertama di Kota Banjarbaru sebesar 39,82 persen melebihi pencapaian di Provinsi Kalsel sebesar 23,35 persen dan angka nasional 38,25 persen.
Sementara, cakupan vaksin kedua juga menunjukan angka yang baik sebesar 24,95 persen atau melebihi cakupan provinsi yang baru sebesar 13,61 persen dan cakupan nasional sebesar 21,71 persen.
"Bahkan sekarang vaksin menjangkau anak-anak sekolah sebagai persiapan melaksanakan PTM karena menyadari sudah terlalu lama anak-anak belajar online dan tentu akan berpengaruh kehidupan sosial mereka," ungkapnya.
Kemudian, pemkot juga berupaya maksimal melalui puskesmas untuk menyosialisasikan kegiatan vaksin kepada masyarakat dan dapat dilihat antusias dan kesadaran warga untuk ikut kegiatan vaksinasi.
Ditekankan, kendala dihadapi selalu terkait ketersediaan vaksin dan drop vaksin dari pemerintah pusat yang terbatas. Namun ketersediaan vaksin sampai distribusinya ke pemda adalah wewenang pemerintah pusat.
"Jika angka vaksinasi belum 50 persen menjadi alasan perpanjangan PPKM, maka seharusnya pemerintah pusat memberikan drop vaksin lebih kepada daerah kota yang berstatus PPKM level IV," tegasnya.
Dikatakan, terkait aglomerasi kota, Banjarbaru adalah kota persimpangan bagi provinsi dan jadi pintu gerbang bagi arus ekonomi Kalsel apalagi bandara di Banjarbaru dan tidak mungkin menutup secara ketat.
Jika ditutup, tentu akan menggangu kehidupan ekonomi masyarakat Kalsel disamping Banjarbaru menjadi kota transit dan alur lalu lintas bagi kepentingan ekonomi, bisnis dan pemerintahan di provinsi setempat.
Demikian juga kondisi di RSD Idaman yang sekarang tinggal beberapa bed saja terisi, hanya 50 persen pasien COVID-19 yang masih dirawat dan domisili warga Kota Banjarbaru hanya tinggal 16 orang.
"Perlu dicatat pasien rawat inap bukan hanya dari Kota Banjarbaru melainkan dari seluruh wilayah Kalsel karena RSD Idaman adalah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalsel," ujarnya.
Disebutkan, angka itu jauh menurun dan jumlah penderita juga telah turun drastis. Untuk pasien isolasi mandiri digagas Garda Lima kesatuan gerak masyarakat dan pemkot membantu penyaluran makanan dan obat-obatan.
"Perpanjangan PPKM level IV menjadi pertanyaan karena mewajibkan aturan bagi masyarakat berdampak pada ekonomi sehingga berupaya maksimal agar pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut," katanya.
Banjarbaru maksimal keluar dari status PPKM level IV
Selasa, 21 September 2021 21:42 WIB