Pelaihari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Selasa (14/9).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Laut Muhammad Darmin, secara teknis diraihnya WTP dapat memacu kinerja Pemkab Tanah Laut agar bekerja lebih baik lagi.
"Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan meningkatkan kualitas untuk pengelolaan keuangan, dengan itu akuntabilitas kita bisa dipertaruhkan dengan baik," ujar Muhammad Darmin pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 bertema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi secara virtual di, Ruang Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Tanah Laut, Selasa, (14/9).
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Tanah Laut Fifiana Fitri Amalia menyampaikan, pengawasan yang diberikan secara aturan.
Inspektorat, sebu tdia, punya tugas untuk merevisi laporan keuangan pemerintah daerah laporan agar keuangan dipastikan betul.
"Tahun 2014 kita sudah memastikan laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga bisa mendapatkan WTP dan mendapatkan penghargaan berturut-turut atas laporan keuangan daerah,"terang Fifiana.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP.
"Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan karena bisa terus menjaga dan mengelola keuangan negara karena yang kita gunakan adalah uang rakyat. Kita harus bisa bertanggung jawab secara baik pula,"tegas Menkeu.
Hadir pada Rakernas secara virtual kali ini Sekretaris Daerah Tanah Laut Dahnial Kifli, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Tanah Laut Muhammad Safarin.
