Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D menyarankan jangan sampai ada pelonggaran jika kasus COVID-19 berada di wilayah PPKM level 4.
"Tahan dulu kebijakan membuka pusat perbelanjaan dan pelonggaran sentra ekonomi lainnya karena itu akan memicu kembali kasus yang sudah tinggi menjadi lebih besar lagi," kata dia di Banjarmasin, Senin.
Seperti di Kalimantan Selatan, kata dia, berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan RI per 15 Agustus masih berada di level 4 serupa pekan sebelumnya.
Hal ini disebabkan oleh indikator jumlah pasien rawat inap masih di atas 30 per 100 ribu penduduk, tingkat positivity rate 43 persen jauh dari batas 15 persen untuk turun ke level 3 dan rasio kontak erat masih rendah 2,61.
Taqin mengungkapkan penyebaran COVID-19 selama sepekan terakhir yaitu 10-16 Agustus merambat lebih cepat di luar area Banjar Bakula.
Selama sepekan sebelum pelaksanaan PPKM level 4 jilid 1 pada 19-25 Juli, sebanyak 75 persen kasus konfirmasi terjadi Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Banjar dan Barito Kuala sedangkan luar Banjar Bakula hanya 25 persen kasus.
Pada periode 10-16 Agustus jumlah kasus di luar Banjar Bakula melonjak menjadi 47 persen dari total 4.584 kasus konfirmasi di tingkat provinsi.
Begitu pula kasus kematian di luar Banjar Bakula meningkat dari 46 persen sebelum pelaksanaan PPKM level 4 jilid 1 menjadi 53 persen pada PPKM jilid 3.
"Masih tingginya kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan PPKM level 4 di sejumlah daerah," katanya.
Ketidakefektifan tersebut akibat dari gagalnya implimentasi PPKM untuk menurunkan mobilitas penduduk secara signifikan dan belum terangkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Tingginya mobilitas penduduk jadi penyebab cepatnya penyebaran COVID-19 dari Banjarmasin dan Banjarbaru ke daerah lainnya di Kalsel. Di mana terjadi lonjakan BOR yang melewati batas aman pada sejumlah kabupaten," paparnya.
