"Namun tanpa mengenyampingkan kolaborasi dengan aturan yang berlaku," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu melalui WA-nya menjawab Antara Kalsel, Rabu (11/8) sore.
"Kita harus mempunyai komitmen kuat untuk sama-sama memutus mata rantai COVID-19," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
Permintaan Wakil Ketua Dewan yang mengkoordinasi Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut menanggapi kedatangan perwakilan perkumpulan pengusaha "Kafe Kopi" di provinsinya itu.
Dalam pertemuannya baru-baru ini, perwakilan pengusaha Kafe Kopi menyampaikan keluhan rekan-rekan seprofesi usaha.
Pasalnya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV seperti di Banjarmasin terjadi penurunan usaha lantaran kebijakan "Take Away" (pesan bungkus).
“Selama PPKM Level 4 pendapatan usaha turun drastis. Kami tetap berusaha bertahan di tengah kondisi berat ini,” ucap Diaz owner Universe Cafe seperti dikutip Bang Dhin.
Ketika itu, Diaz menceritakan beratnya menjalankan usaha di tengah pandemi dan sejumlah regulasi yang mereka rasa membuat usaha kecil menengah (UKM) perlahan-lahan akan mati.
“Salah satu kebijakan yang sangat mereka rasakan yakni aturan Take Away," kutip mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu tersebut.
"Kebanyakan pengunjung cafe ingin bersantai menikmati suasana. Pengusaha Kafe Kopi pun sudah melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, dan aturan sesuai anjuran pemerintah, namun tetap tidak diperbolehkan,” terangnya kepada awak media mengutip keluhan pengusaha itu.
Berdasarkan keterangan pengusaha Kafe Kopi itu, meski menerapkan sistem Take Away, namun usahanya tetap jadi masalah. “Karena ketika ada beberapa pelanggan yang datang untuk Take Away, juga dianggap Dine In (makan di tempat) karena mengantri juga dianggap kerumunan , Jadi ini sangat membuat kami bingung dan menjadi keluhan mereka," ungkapnya.
Serupa dengan Noviandi, Owner Utara Cafe yang belokasi di Sultan Adam, Banjarmasin, mengaku pernah dianggap melanggar Prokes lantaran sejumlah pelanggan yang antri menunggu pesanan Take Away sedang dalam proses pelayan.
“Kan setelah order diproses dulu. Kebetulan ada beberapa pelanggan yang datang bersamaan . Itupun dianggap Stay In dan saya dianggap melanggar Prokes,” beber Noviandani seperti dikutip politikus muda PDI Perjuangan itu.
Noviandi berharap pemerintah lebih peka dan jelas dalam aturan PPKM Level IV atau bisa menetapkan sebuah kebijakan dengan tetap menerapkan Prokes secara ketat. Jangan ada yang masih buka dan ada yang disuruh tutup, dan diberikan sanksi tidak merata, keluh pengusaha Kafe Kopi tersebut.
“Kami siap dengan Prokes ketat dan tetap kami laksanakan sesuai aturan pemerintah. Namun kami juga berharap nasib Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diperhatikan agar roda ekonomi tetap berputar di tengah situasi berat seperti saat ini,” harap Noviandi.
Menanggapi keluhan tersebut, Bang Dhin menyatakan, akan memperjuangkan aspirasi pengusaha kedai kopi/warkop/cafe sejenisnya, salah satunya pelaku usaha kedai kopi yang sangat terdampak di tengah pandemi.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar semakin ketat dalam penegakan disiplin aturan di lapangan dan mengantisipasi dampaknya.
"Pemerintah untuk lebih ketat mengawasi kerumunan warga agar target penurunan COVID-19 tercapai dan tidak tebang pilih dalam menjalankan aturan," ujar laki-laki kelahiran Tahun 1979 itu.
"Kalaupun ada terkait rencana pelonggaran PPKM. Ketika pelonggaran PPKM diberikan pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar ketat, dan tetap memperhatikan Prokes," tegasnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalsel tersebut berharap dan mendoakan semoga keluhan pengusaha Kafe Kopi dapat menjadi perhatian bersama.
"Karena UKM dan UMKM merupakan sektor ekonomi masyarakat yang masih bisa bertahan selama pandemi ini," demikian Bang Dhin saat pertemuan dengan pengusaha kopi tersebut.
