Wakil Wali Kota Buka Diklat Akutansi Keuangan

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin melaksanakan diklat Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual bertempat di Aula BKD Diklat Kayu Tangi, Senin (23/02).


Siaran pers Humas Pemko Banjarmasin, menyebutkan diklat ini dimaksud sebagai acuan pengelolaan, penatausahaan dan laporan keuangan serta bertujuan menciptakan kelancaran alur akuntansi keuangan.  

Acara dibuka oleh Wakil Walikota Banjarmasin HM. Irwan Anshari yang ditandai pemasangan kartu peserta di dampingi kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin Drs. H. Akhmad Husaini, MM.

Dalam sambutannya wakil wali kota menyampaikan agar penggunaan basis akrual diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah.

Selanjutnya beliau berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian diklat ini dengan seksama untuk meningkatkan kompetensi SDM serta mendapatkan output yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual di setiap SKPD.

Selain itu pula dengan sistem ini Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Menurut ketua panitia pelaksana  M. Sarwani, diklat diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari bendahara serta verifikator keuangan dari semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 27 Februari 2015.

Dijelaskan, akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah.

Selanjutnya akan dipilih 5 peserta terbaik yang akan dijadikan narasumber di lingkup SKPD atau antar SKPD, narasumber dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Thomas Sulistio Budi./e