Banjarmasin (ANTARA) - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto mengharapkan adanya sinergitas antara Satgas Kesehatan Dalam Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah itu.
"Kalau istilah saya gas rem. Jika ekonomi terlalu maju namun kasus COVID-19 melonjak maka Satgas Kesehatan remnya. Sebaliknya jika Satgas COVID-19 terlalu maju hingga aktivitas ekonomi terhambat maka Satgas PEN remnya mengingatkan," kata dia di Banjarmasin, Senin.
Hal itu disampaikan Rikwanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Peran Serta Pelaku Usaha di Provinsi Kalsel Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Ballroom Rattan Inn Banjarmasin. Menurut dia, upaya memulihkan ekonomi jangan sampai mengabaikan kasus penularan COVID-19.
Untuk itulah, Kapolda menekankan penerapan protokol kesehatan tetap menjadi standar wajib yang mesti dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali aktivitas perekonomian.
Meski diakui Rikwanto, pemerintah terus berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi yang sempat tumbuh negatif selama pandemi di tahun 2020.
Sehingga di tahun ini diharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih baik seiring menurunkan kasus COVID-19, di samping adanya program vaksinasi yang kini berjalan.
Oleh karena itu, Polri telah mengambil langkah-langkah guna membantu pemerintah dengan membentuk Satgas PEN di tingkat Mabes Polri dan Polda guna melakukan upaya-upaya mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi dengan melakukan upaya sosialisasi, konsultasi, asistensi, identifikasi masalah, pengawasan bersama, menyusun mekanisme pengaduan, dan pemetaan area resiko.
"Jadi FGD yang digelar hari ini menjadi bagian dari upaya Satgas PEN di Polda Kalsel memberikan kontribusi dan solusi terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi di Kalsel, sehingga tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram baik dari segi ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya.
Sementara Direktur Binmas Polda Kalsel Kombes Pol Widiatmoko menambahkan, melalui FGD yang menghadirkan para pelaku usaha di Hipmi, dinas dan stakeholder terkait hingga akademisi dirumuskan upaya membantu UMKM, dimediasi dengan pihak terkait supaya ada keringanan seperti pajak dan administrasi lainnya dalam menjalankan usaha.
Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gustafa Yandi memastikan UMKM memang paling terdampak diterpa pandemi sehingga menjadi fokus pemerintah untuk membangkitkannya.
"UMKM menjadi penopang ekonomi nasional dengan banyaknya sektor usaha dan penyerapan tenaga kerja. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Polda Kalsel telah menginisiasi FGD ini untuk membantu mengomunikasikan pelaku usaha dan pihak terkait lainnya termasuk memunculkan ide-ide usaha di tengah pandemi," jelasnya.
