Banjarmasin (ANTARA) - Komite Anti Korupsi Indonesia atau "KAKI" - sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan siap melakukan aksi kalau kawasan Pegunungan Meratus yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ditambang.
Ketua KAKI Kalsel Husaini menyatakan itu ketika bertemu dengan Ketua DPRD provinsi setempat Dr (HC) H Supian HK SH MH di ruang kerja Ketua Dewan tersebut di Banjarmasin, Senin (8/2) lalu.
"Bahkan kalau kawasan Meratus HST ditambang, kami bersama Bapak Supian HK akan memimpin demo penolakan penambangan," tegas pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.
Mengenai bencana banjir yang melanda hampir seantero Kalsel beberapa waktu lalu, dia memperkirakan, kemungkinan ada juga akibat kegiatan penambangan masa lalu atau ketika maraknya izin usaha pertambangan (IUP) yang mencapai seribu buah.
"Tetapi ketika kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pemerintah provinsi (Pemprov) sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada Tahun 2017 ratusan IUP dicabut," ujarnya.
"Kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP tempo dulu salah dalam penataan atau pengelolaan sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan dapat mengakibatkan banjir," lanjutnya.
Sedangkan bencana banjir yang melanda 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel bersama waktu lalu, dia juga sependapat, bukan mutlak karena kegiatan pertambangan.
"Bencana banjir yang melanda Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa memang karena cuaca ekstrem seperti curah hujan yang tinggi sementara saluran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya," demikian Husaini.
