"Jadi pilkada harus jual program bukan saling menjatuhkan. Apalagi kampanye hitam yang cenderung provokatif harus dihindari. Semangatnya harus pilkada damai," kata Prof Dr H Budi Suryadi di Banjarmasin, Sabtu.
Budi mengaku kampanye bersifat negatif mulai bermunculan saat ini meski tidak segencar pada masa pilkada sebelumnya ataupun Pilpres 2019 lalu.
"Media sosial di dunia maya menjadi senjata melakukan serangan ke kubu lawan. Polisi bisa mengambil tindakan tegas akan hal ini. Mereka kan punya tim siber yang berpatroli di dunia maya," tutur Guru Besar Bidang Sosial dan Politik ULM itu.
Dia khawatir kegaduhan di dunia maya tersebut dapat memicu keributan di dunia nyata jika polisi tidak merespon cepat setiap dinamika politik yang terjadi.
Apalagi seperti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun ini yang hanya memunculkan dua pasangan calon, maka tercipta kutub yang ekstrem yaitu terjadi pembelahan rakyat untuk memilih.
"Saya berharap rakyat semakin dewasa dan cerdas. Dalam demokrasi berbeda pilihan adalah hal yang wajar. Siapa pun yang terpilih harus didukung karena itulah hasil dari sistem pemilu yang kita sepakati," timpalnya.
Di sisi lain, Budi melihat manuver politik calon gubernur Kalsel dalam memilih wakilnya sama-sama punya potensi besar yang tanpa sengaja menjustifikasi ini sebuah "perang bintang".
H Muhidin yang mendampingi petahana H Sahbirin Noor pernah menjabat Wali Kota Banjarmasin. Sementara penantangnya Denny Indrayana didampingi Difriadi Derajat yang berpengalaman sebagai Wakil Bupati Tanah Bumbu.
"Para calon wakil gubernur ini sama-sama pernah menjabat di pemerintah daerah tentu memiliki trah turunan di daerah," bebernya.
Harapan besarnya, kata Budi, walaupun perang bintang tidak akan menuai luka yang tidak berkesudahan. Semua pasangan calon tetap mengabdi dan membangun Kalimantan Selatan lebih maju lagi jika terpilih.
"Jadi bukan bintang yang saling memberanguskan karena bagaimana pun mereka melayani kesejahteraan masyarakat daerah Kalsel," pungkasnya.
