"Kita ingin melihat langsung perkembangan pembangunan jembatan tersebut, karena anggarannya sudah sangat besar, namun diminta tambahan lagi," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini di lokasi, Rabu.
Politisi partai Gerindra ini mengungkapkan, pihak pemerintah kota meminta tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar di APBD perubahan untuk pengembangan pembangunan jembatan tersebut.
Tentunya, lanjut Isnaini, pihaknya harus melihat langsung kepentingan penambahan anggaran tersebut.
"Termasuk juga kita ingin melihat langsung kondisi dalam proses pembangunan tersebut," tutur Isnaini.
Pihaknya pun merasa heran dengan pembangunan jembatan ini, karena akses jalan menuju jembatan ternyata belum sepenuhnya bebas dari lahan milik warga.
Salah satunya temuan pihaknya ada lahan warga berupa beberapa pemakaman atau kuburan yang tepat berada di jalan menuju jembatan.
"Kami bingung mau menuju jembatan saja masih ada masalah pembebasan lahan. Ada beberapa kuburan yang belum dibebaskan," ucapnya.
Belum lagi terkait kepentingan yang sangat besar untuk membangun jembatan untuk kepulau yang dihuni sekitar 1.500 jiwa tersebut. Sebab hanya sebagai jembatan khusus roda dua.
"Desain jembatan boleh dibilang mewah, tapi hanya untuk kendaraan roda dua saja," kata Isnaini.
Sementara itu, Manager Pelaksana PT Bayang Bungo selaku Kontraktor Pembangunan Jembatan Pulau Bromo, Mustafa menjelaskan, jembatan dengan lebar bersih 2 meter dan panjang 250 meter itu, ditarget selesai Desember nanti.
“Saat ini progres pengerjaan mencapai 65 persen. Kami yakin selesai tepat waktu. Memang cukup banyak kendala saat pembangunan. Salah satunya akses yang digunakan hanya sungai. Selain itu pasang surut sungai juga menjadi kendala saat pemasangan tiang beton,” tutupnya
